JAKARTA, REQnews - Kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penindakan hingga penuntutan terhadap kasus korupsi menuai polemik.&nbsp; Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad menegaskan bahwa Kejagung memang memiliki kewenangan dalam dalam penanganan kasus korupsi.&nbsp; “Kejaksaan memang diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun hanya khusus tindak pidana korupsi," kata Suparji dalam keterangannya pada Sabtu 8 Juni 2024.&nbsp; Ia menyebut bahwa memang praktik di beberapa negara, jaksa diberikan kewenangan tersebut dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya.&nbsp; "Contohnya adalah tindak pidana korupsi dengan modus yang rumit dan komplek," kata dia.&nbsp; Suparji juga menegaskan kewenangan tersebut hal yang biasa, bahkan menurutnya saat ini aparat penegak hukum itu dinantikan kinerjanya oleh masyarakat, bukan untuk berebut kewenangan.&nbsp; "Kasus timah, apabila hanya ditangani melalui penegakan administratif penal law maka yang terjaring hanyalah pelaku-pelaku kecil, seperti penambangan tanpa ijin," kata dia.&nbsp; Menurutnya, kejaksaan melalui instrumen tindak pidana korupsi, sesungguhnya membongkar sistem jahat atau mafia di sektor pertambangan yang pada kenyataannya rakyat kecil yang dirugikan.&nbsp; "Sementara ada pihak-pihak tertentu yang menikmati hasil pertambangan secara berlimpah-ruah," lanjutnya.&nbsp; Sehingga menurutnya, pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan, dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan serangan balik koruptor (corruptor fight back).&nbsp; "Dengan mengadu domba antar penegak hukum," tambahnya.&nbsp; Suparji pun meminta agar masyarakat bisa lebih cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor.&nbsp; "Dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih," ujarnya.

Pengamat: Kejaksaan Berwenang Lakukan Penyelidikan Hingga Penuntutan Kasus Korupsi!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi