JAWA TENGAH, REQnews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi tukar menukar tanah kas desa di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin 10 Juni 2024.&nbsp; Kasipidsus Kejari Kendal Sigit Muharam mengatakan bahwa kelima tersangka tersebut yaitu IS Kepala Desa Botomulyo, AR Sekretaris Desa Botomulyo, CS Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cepiring.&nbsp; Lalu, ada tersangka TS Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispermasdes Kendal, dan SR pengambang perumahan yang membeli lahan milik Pemerintah Desa Botomulyo.&nbsp; Sigit mengatakan bahwa modus yang digunakan para tersangka yaitu menjual tanah yang dikerjakan oleh sekretaris desa atau bengkok untuk perumahan karena dianggap tidak lagi produktif.&nbsp; "Padahal, tukar menukar yang dilakukan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 ataupun ketentuan Pasal 38 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 apabila dianggap pembangunan tersebut untuk memenuhi sarana pendukung proyek strategis nasional," kata Sigit dalam keterangannya yang diterima pada Kamis 13 Juni 2024.&nbsp; Ia mengatakan bahwa tersangka SI selaku Kepala Desa yang mempunyai kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan aset desa yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dalam penggunaan, pemanfaatan serta pemindah tanganan, telah melakukan tukar guling tidak sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp; "Kemudian JS selaku kasi pemerintahan pada Kecamatan Cepiring dan ST selaku kabid pemerintahan desa pada Dispermades yang seharusnya turut mengawasi proses pengelolaan desa, turut serta membantu dalam proses tukar guling potensi Tanah Kas Desa Botomulyo tersebut seolah-oleh telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Permendagri No. 1 Tahun 2016," kata dia.&nbsp; Selanjutnya, SR selaku Direktur PT. RSS merupakan pihak yang menerima keuntungan dari proses tukar menukar yang tidak sesuai ketentuan.&nbsp; Selain itu, harga tanah dengan luas 16.000 m² (1,6 hektare) yang menurut tafsiran adalah sebesar Rp8,4 miliar, hanya dihargai Rp4 miliar. Sehingga, berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4,8 miliar.&nbsp; Meski demikian, Sigit pun mengaku tak ada kesulitan dalam menangani kasus tersebut, hanya saja pihaknya bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan&nbsp;(BPKP) masih melakukan perhitungan kerugian keuangan negara karena hilangnya aset tanah kas desa seluas 16.000 m² (1,6 hektare).&nbsp; "Kendala enggak ada, tapi kita masih melakukan detailing terhadap perhitungan kerugian keuangan negara, karena kalau berdasarkan perhitungan BPKP hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya itu berdasarkan UU Perbendaharaan Negara," katanya.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subsidernya pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang TPPK, dan untuk penerimaannya di pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang TPPK.&nbsp; Selanjutnya, tersangka AR, JS dan ST dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 di Lapas Kelas II A Kendal.&nbsp; Sementara itu, tersangka SR dan SI dilakukan penahanan jenis Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang.&nbsp; Sigit mengatakan bahwa setelah dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap para tersangka, penyidik akan segera membuat berkas perkara secara terpisah (splitzing) terhadap masing-masing tersangka.&nbsp; "Penyidik akan terus melakukan pengembangan dalam penanganan perkara a quo," ujarnya.

Dugaan Korupsi Tukar Tanah Desa Botomulyo, Kejari Kendal Tetapkan 5 Tersangka, Termasuk Kades!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi