JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/76644/hukuman-dito-mahendra-diperberat-pengadilan-tinggi-dki-jakarta">Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta</a> mengabulkan perlawanan atau verzet yang dilayangkan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77497/kpk-bakal-dalami-soal-biaya-sewa-heli-menhub-budi--diduga-berasal-dari-uang-haram">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK</a>) atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif <a href="https://www.reqnews.com/read/news/76809/ky-bakal-telusuri-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-dalam-putusan-sela-gazalba-saleh">Gazalba Saleh</a>.Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024."Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut," ujar Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono dalam sidang, Senin 24 Juni 2024.Diketahui, perlawanan ini diajukan KPK lantaran majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.Majelis Hakim Tinggi menyatakan surat dakwaan jaksa KPK telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif tersebut.“Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Gazalba Saleh,” kata hakim.“Memerintahkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo untuk melanjutkan mengadili dan memutus perkara a quo,” imbuh dia.Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Pengadilan Tinggi Kabulkan Banding KPK, Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh Batal

Berita Terkait

Berita Rekomendasi