JAKARTA, REQnews - Pengesahan undang-undang (UU) larangan penggunaan<a href="https://www.reqnews.com/tag/muslimah-berhijab"> hijab </a>dilakukan oleh negara berpenduduk mayoritas Muslim yaitu Tajikistan pada pekan lalu. Parlemen pada negara tersebut mengadopsi rancangan UU tentang ‘tradisi dan perayaan’.&nbsp;Adapun RUU tersebut melarang penggunaan impor, menjual, dan memasarkan pakaian asing bagi budaya Tajik. Para pejabat dan publik mengemukakan jika larangan cenderung kepada pakaian khas Muslim.&nbsp;RUU tersebut juga meliputi sanksi administratif dan denda bagi para pelanggarnya.Sebagai informasi, salah satu alasan melarang hijab dan atribut keagamaan lainnya adalah untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah takhayul dan ekstremisme.&nbsp;Tajikistan juga terus memperketat larangan penggunaan pakaian dan atribut keagamaan terutama busana Muslim di sekolah-sekolah dan tempat kerja. UU ini membuat Tajikistan berpeluang larangan penggunaan hijab hingga di tempat publik.&nbsp;Selain itu, warga juga disarankan sering untuk menggunakan pakaian nasional Tajikistan.&nbsp;Mengutip Euro News, pihak yang melanggar undang-undang akan terkena denda mulai dari 7.920 somoni atau sekitar Rp12,1 juta untuk warga biasa, sekitar 54 ribu somoni (Rp82,6 juta) dan 57.600 somoni (Rp88,1 juta) bagi para tokoh agama.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Pengesahan UU Larangan Hijab Terjadi di Negara Ini, Ternyata Mayoritas Beragama Muslim

Berita Terkait

Berita Rekomendasi