JAKARTA, REQnews - Polri mengusut dugaan tindak pidana gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).&nbsp; Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa pengusutan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.&nbsp; "Ya tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi," kata Sandi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta pada Selasa 25 Juni 2024.&nbsp; Ia menyebut bahwa koordinasi akan dilakukan dengan Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sandi pun meminta doa agar pengusutan ini berjalan lancar dan bisa diusut hingga tuntas.&nbsp; "Semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburia menanggapi terkait gangguan terhadap server PDN. Ia menyebut jika terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.&nbsp; "Insiden PDS ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware," kata Hinsa dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.&nbsp; Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas. Yang paling terdampak, yakni soal layanan keimigrasian.&nbsp; Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate juga sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.&nbsp; Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main yakni USD 8 juta atau sekitar Rp131 miliar.&nbsp; "Iya menurut tim (minta) 8 juta dolar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. &nbsp;

Polri Usut Dugaan Pidana Gangguan Server PDN Kominfo

Berita Terkait

Berita Rekomendasi