JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77588/siapsiap-kpk-bakal-selidiki-aliran-uang-dari-syl-ke-firli-bahuri">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) </a>melaporkan tiga <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77586/karen-agustiawan-divonis-9-tahun-penjara-ini-pertimbangan-hakim">hakim</a> Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi Hakim Agung nonaktif <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77556/pengadilan-tinggi-kabulkan-banding-kpk-putusan-bebas-hakim-ma-gazalba-saleh-batal">Gazalba Saleh</a>.Adapun ketiga hakim tersebut yakni Hakim Fahzal Hendrik, Hakim Rianto Adam Pontoh dan hakim Sukartono.Ketiga hakim PN Jakpus dilaporkan KPK ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA)."Saya akan meminta dulu penjelasan dari protokol kami. Kalau sudah ada respons bagaimana terhadap laporan pengaduan yang kami layangkan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas," kata ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 25 Juni 2024.Dalam laporannya, Fahzal Cs diduga mengarahkan jaksa penutut umum KPK untuk mengamini keputusan sela majelis hakim."Kami melihat bahwa majelis hakim dalam produk pada tingkat pertama itu terkesan mengarahkan kepada jaksa penuntut umum kami untuk mengikuti isi putusan mereka," kata Nawawi."Tetapi oleh majelis hakim itu terkesan, "sudahlah penuhi ajalah itu syarat administrasi baru diajukan kembali itu". Bagi kami satu bentuk pelanggaran kode etik," sambung dia.Nawawi mengatakan, semestinya Fahzal memberikan pilihan jalur hukum yang lain."Terima yuk atau banding. Itu saja yang bisa disampaikan oleh hakim, mengingatkan para pihak tentang hak-hak mereka setelah putusan," tegas Nawawi.Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh mantan Hakim Agung Gazalba Saleh, terdakwa kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).Sebagai bentuk perlawanan KPK menyatakan banding akan keputusan hakim untuk melengkapi berkas administratif yang dianggap kurang.Lalu, pada Senin 24 Juni 2024, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan langkah hukum perlawanan atau verzet yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat untuk terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.Dengan begitu, sidang kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gazalba Saleh tetap dilanjutkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.&nbsp; &nbsp;

KPK Laporkan 3 Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Berita Terkait

Berita Rekomendasi