Menolak Wajib Militer, Ribuan Pria Yahudi ultra-Ortodoks Protes dan Bentrok dengan Polisi

Yerusalem, REQNews.com -- Ribuan pria Yahudi ultra-Ortodoks, Minggu 30 Juni, turun ke jalan Yerusalem memprotes keputusan Mahkamah Agung Israel yang mewajibkan mereka terlibat dalam militer.

"Tidak satu pun laki-laki kami harus direkrut," demikian tulisan dalam salah satu poster yang dibentangkan.

Aksi protes berlangsung sejak siang, dan berlanjut sampai larut malam. Polisi mengatakan pengunjuk rasa melempari aparat keamanan dengan bau dan menyerang mobil seorang menteri kabinet PM Benjamin Netanyahu yang berasal dari komunitas Yahudi ultra-Ortodoks.

Polisi merespon dengan menembakan meriam air beraroma sigung dan mengerahkan pasukan berkuda untuk membubarkan massa. Upaya itu gagal, aksi massa belum bisa dikendalikan sampai Senin dini hari.

Berdinas di militer adalah wajib bagi sebagian pria dan perempuan Yahudi. Namun, partai-partai ultra-Ortodoks -- yang memiliki kekuatan politik -- memberi pengecualian kepada anggotanya untuk tidak ikut wajib militer dan fokus belajar di seminari keagamaan.

Perjanjian sekian dekade ini menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Isarel. Sentimen itu kian menguat selama perang delapan bulan dmelawan Hamas di Jalur Gaza. Israel butuh tentara, dan puluhan ribu tentara cadangan telah diaktifkan yang menjungkir-balikan karier, bisnis, dan kehidupan.

Partai-partai ultra-Ortodoks mengatakan memaksa anggota mereka wajib militer akan menghancurkan cara hidup yang sudah lama. Pria ultra-Ortodoks menghabis hari-hari di seminari mempelajari Taurat.

Pekan lalu, Mahkamah Agung menggelar voting sembilan hakim untuk memutuskan apakah Yahudi ultra-Ortodoks harus ikut wajib militer. Hasilnya, sembilan hakim memutuskan Yahuri ultra-Ortodoks harus ikut wajib militer, menghentikan semua subsidi dan alokasi dana untuk lembaga yang tidak mematuhi keputusan.

Aksi protes di Yerusalem, Minggu 30 Juni, diwarnai ritual bersama ribuan Yahudi ultra-Ortodoks. Mereka sadar selama ini menjadi kekuatan kunci pemerintahan PM Benjamin Netanyahu, dan berpotensi memaksakan pemilu jika menteri-menteri mereka meninggalkan kabinet.

Sejauh ini belum ada pernyataan dari menteri-menteri ultra-Ortodoks di kabinet apakah mereka akan meninggalkan pemerintahan. Jika itu mereka lakukan, pemilu baru tak terhindarkan.

Aksi protes menolak wajib militer pasca keputusan Mahkamah Agung Israel kemungkinan akan berlanjut. Jauh sebelum keputusan itu dibuat, Yitzhak Yosef -- kepala rabbi Sephardic Israel -- mengancam akan membawa jamaahnya angkat kaki dari Israel jika dipaksa wajib militer.

"Kami akan membeli tiket pesawat untuk keluar dari Israel, tidak ada yang bisa memaksa kami masuk tentara," kata Rabbi Yosef.

Apakah Rabbi Yosef akan memenuhi ancamannya? Kita tidak tahu.