JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur Kereta Api Besitang – Langsa Pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017-2023.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengungkap hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 13 Mei 2024.&nbsp; "Dengan total Kerugian Negara sejumlah Rp1.157.087.853.322 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)," kata Harli dalam keterangannya pada Selasa 2 Juli 2024.&nbsp; Harli menjelaskan bahwa rinciannya yaitu Rp7.901.437.095 kerugian negara akibat pekerjaan review design pembangunan kalur Kereta Api antara Sigli – Bireuen – dan Kuta Blang – Lhoksumawe – Langsa Besitang TA 2015.&nbsp; "Lalu, Rp1.118.586.583.905 kerugian negara pekerjaan review design pembangunan jalur Kereta Api antara Besitang - Langsa," kata dia.&nbsp; Terakhir, kata dia, Rp30.599.832.322 untuk kerugian negara karena pekerjaan review design pembangunan jalur Kereta Api antara Besitang - Langsa.&nbsp; Diketahui, sebelumnya Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka.&nbsp; Adapun aset yang telah disita oleh tim penyidik di antaranya adalah 36 bidang tanah dan bangunan milik tujuh orang tersangka.&nbsp; "Yang berada di Aceh, Medan, Jakarta, Bogor dengan luas total 1.6 hektar yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian hasil kejahatan dan pemulihan kerugian negara," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, dalam kasus tersebut pihak penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.&nbsp; Mereka adalah NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016 sampai 2017.&nbsp;&nbsp; Lalu, AGP selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2018, AAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kemudian, HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017 dan AG selaku Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Terakhir, penyidik menetapkan seorang berinisial FG yang diduga memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan untuk lelang.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hasil Audit BPKP: Kerugian Negara di Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan Capai Rp1,157 Triliun!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi