JAKARTA, REQnews - Pengamat dari Universitas Wirausaha Indonesia Pradipta Christianto menyoroti terkait dengan dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina yang saat ini tengah menghadapi gempuran dari Israel.&nbsp; Ia meminta Indonesia untuk mewaspadai adanya upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga pejabat pemerintahan. Terlebih, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.&nbsp; "Indonesia sebagai negara yang secara terang benderang menolak normalisasi Israel, perlu terus mewaspadai segala agenda tersembunyi Israel kepada Indonesia," kata Pradipta dalam keterangannya tertulisnya pada Jumat 12 Juli 2024.&nbsp; Menurutnya, upaya Israel untuk melakukan normalisasi hubungan, tentunya tidak mungkin hanya menyasar para pejabat eksekutif Indonesia, namun juga kepada masyarakat Indonesia di level grassroot.&nbsp; "Tujuan utamanya, tentunya normalisasi Israel-Indonesia, di antaranya dengan cara merubah citra Israel di mata masyarakat Indonesia, baik melalui media sosial maupun melalui platform diskusi yang dibangun oleh lingkungan kemahasiswaan, LSM, dan platform lainnya," katanya.&nbsp; Praktisi Justice Watch Regional 5 (JWR 5) itu mengatakan bahwa biasanya hal itu dilakukan dengan menargetkan para pemuda Indonesia yang masih relatif mudah untuk 'disusupi' dengan ide-ide baru yang lebih pro-Israel.&nbsp; "Selain itu, kemungkinan juga dengan mendekati para pejabat eksekutif, agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Israel di Indonesia," lanjutnya.&nbsp; Pradipta menilai jika para pejabat teknokrat yang disasar pun tidak hanya kepada pejabat tingkat nasional, namun juga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.&nbsp; "Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga dari agenda tersembunyi Israel di Indonesia," katanya.&nbsp; Dirinya pun meminta agar masyarakat Indonesia lebih sensitif terhadap ciri-ciri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan Israel.&nbsp; Ia pun membagikan ciri-ciri LSM yang diduga terafiliasi atau pro dengan Israel. Yaitu, kata dia, LSM yang pernah bertemu dengan Dubes Israel di Singapura atau dengan diplomat Israel di Singapura.&nbsp; "LSM tersebut memiliki anggota yang sering menjalin kontak dengan tokoh pemerintah Israel. Memiliki anggota WNI yang memiliki izin tinggal di Israel," tambahnya.&nbsp; Selain itu, ia mengatakan bahwa LSM tersebut memiliki anggota WNI yang menikah dengan WN Israel.&nbsp; Diketahui, dikungan masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang paling tinggi di dunia terhadap kemerdekaan Palestina.&nbsp; Meski solidaritas tersebut telah terbangun sejak lama, namun pada 7 Oktober 2023 menjadi momentum yang semakin mengamplifikasi rasa solidaritas terhadap Palestina.&nbsp; Menyikapi berulangnya kekejaman Israel terhadap Palestina, masyarakat Indonesia beramai-ramai melakukan gerakan boikot kepada perusahaan multinasional yang diduga berafiliasi dengan Israel.&nbsp; Bahkan, tidak sedikit pula perusahaan tersebut mencatat penurunan penjualan akibat gerakan boikot yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.&nbsp; "Kita semua bisa menyetujui bahwa hal ini secara garis besar didasari oleh kesamaan latar belakang antara Indonesia dengan Palestina yakni memiliki penduduk mayoritas muslim," kata Pradipta.&nbsp; Apalagi, kata dia, Palestina juga merupakan salah satu tanah suci bagi pemeluk agama Islam. Selain itu, secara secara konstitusional pun Indonesia 'diwajibkan' untuk mendukung berdirinya Negara Palestina seperti yang telah diamanatkan dalam pragraf pertama pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD).&nbsp; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," bunyi paragraf tersebut.&nbsp; Sehjngga menurutnya, atas dasar itulah para tokoh-tokoh negara, dari sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo dengan tegas menyuarakan dukungan atas berdirinya Palestina yang berdaulat.&nbsp; Bahkan, ia melihat bahwa dukungan pemerintah terhadap Palestina serta kecaman kepada Israel terus disampaikan di forum-forum internasional.&nbsp; "Di antaranya adalah kecaman Presiden Joko Widodo kepada Israel pada 1 Juni 2024 ketika berada di Kota Dumai, Riau. Presiden Jokowi mengecam serangan militer Israel ke kamp-kamp pengungsi di Kota Rafah, Jalur Gaza," kata dia.&nbsp; Selain itu, Presiden jika turut mendesak Israel untuk mematuhi hukum internasional, khususnya Mahkamah Internasional yang memerintahkan penghentian serangannya ke Palestina.&nbsp; Pada kesempatan terpisah, Menlu Retno juga mengutuk upaya sistematis untuk memblokade bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.&nbsp; Dari beberapa pernyataan terkait sikap Indonesia, hal mencengangkan disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi pada acara 'Sapa Indonesia Malam' pada 13 April 2024.&nbsp; "Di mana dirinya mengakui tingginya tekanan dari komunitas internasional agar Indonesia memulai normalisasi dengan Israel," lanjutnya.&nbsp; Kemudian, dalam rapat bersama Komisi I DPR pada 5 Juni 2024, Menlu Retno juga menyatakan bahwa tekanan normalisasi tersebut kerap diiringi dengan janji manis penguatan kerja sama dan teknologi canggih milik Israel.&nbsp; "Untuk itu, marilah bersama-sama menolak gerakan Israel di Indonesia, serta memperkuat dukungan terhadap Palestina sesuai dengan semangat negara yang menolak penjajahan di atas dunia," ujarnya.

Minta Indonesia Waspadai Normalisasi, Pengamat Ungkap Ciri-ciri LSM Terafiliasi dengan Israel

Berita Terkait

Berita Rekomendasi