JAKARTA, REQnews - Belakangan ini kembali viral terkait dengan masih maraknya produk-produk yang diduga tidak memiliki nomor seri Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di jual bebas kepada para konsumen. Produk tersebut dipasarkan melalui offline maupun online di e-commerce seperti Tokopedia hingga Shopee.&nbsp; Menanggapi itu, Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar menilai bahwa jika terdapat produk yang belum mendapatkan izin, namun dijual bebas hingga mengancam kesehatan masyarakat, telah melanggar hukum.&nbsp; "Jika produk terutama makanan dan obt yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM itu dipastikan belum mendapatkan izin edar yang sah, jadi jika diperdagabgkan itu tidak terjamin keamanan dan kesehatan produk itu,&nbsp; disamping ini juga pelanggaran hukum," kata Fickar dalam keterangannya pada Senin 15 Juli 2024.&nbsp; Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika peredaran obat dan makanan pabrikan harus melalui uji pengawasan di BPOM. Sehingga, ia menilai bahwa hal tersebut terjadi karena kurang adanya kesadaran dari pebisnis.&nbsp; "Yang kurang kesadarannya justru masyarakat bisnis, karena itu jika tertangkap dan dapat diidentifikasi lebih baik dicabut saja perizinan usahanya," kata dia.&nbsp; Namun, menurutnya jika produk tersebut hasil produksi UKM, maka tugas Kementrian Kesehatan dan BPOM untuk membuat kebijakan pengawasan yang tidak memberatkan UKM, sehingga mereka dengan sukarela memeriksakan produknya.&nbsp; Senada, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai bahwa hal tersebut menunjukkan lemahnya BPOM dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.&nbsp; "Jadi ini menunjukkan lemahnya pemerintah dan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang selama ini beredar luas," kata Trubus.&nbsp; Selain itu, Trubus juga menduga BPOM telah dengan sengaja melakukan pembiaran dengan tidak menindak tegas pelaku usaha yang telah menjual produk-produknya secara ilegal.&nbsp; "Saya melihat BPOM sendiri diduga seperti sengaja, membiarkan itu terjadi. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk menindak dalam artian secara tegas untuk menindak kepada penjual-penjual itu," katanya.&nbsp; Ia mengatakan bahwa banyak produk baik impor atau produksi dalam negeri yang belum disertai label BPOM dan halal. Sehingga, menurutnya hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat.&nbsp; "Kalau produk-produk lokal, seharusnya mereka berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat. Banyak perusahaan atau UMKM mengeluarkan produk yang tidak layak, karena mendapatkan label itu juga harus bayar," katanya.&nbsp; Untuk para pelaku UMKM, Trubus pun meminta agar digratiskan untuk melakukan uji kelayakan produk di BPOM. Terlebih, selama ini banyak kebijakan seperti pembayaran pajak dan biaya lainnya yang dinilai memberatkan pelaku usaha.&nbsp; "Karena selama ini kan dikenakan pajak dan lain-lain, jadi mereka lewat jalur ilegal akhirnya, tidak mau melaporkan produksinya ke BPOM maupun dapat sertifikasi halal," lanjutnya.&nbsp; Namun, Trubus menduga jika hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan BPOM. Karena menurutnya, BPOM dalam hal ini tidak hanya bertugas mengawasi, namun juga melakukan penindakan tegas serta sosialisasi.&nbsp; "Kalau perlu BPOM berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi semua ini. Karena ini kan merugikan masyarakat," katanya.&nbsp; Selain itu, ia mengatakan jika Badan Perlindungan Konsumen juga harus turun tangan memberantas produk-produk ilegal yang masih beredar di pasaran.&nbsp; "Ada kolaborasi antara Badan Perlindungan Konsumen, BPOM dan aparat penegak hukum begitu untuk melakukan penelusuran sekaligus penindakan, harus disita negara dan dimusnahkan," tambahnya.&nbsp; Jika para penjual masih nakal dan tidak melakukan uji kelayakan produk di BPOM, menurutnya izin usahanya bisa dicabut.&nbsp; Ia pun berpesan kepada masyarakat, agar lebih cerdas lagi dalam membeli suaru produk dengan melihat apakah ada kode BPOM-nya atau tidak. Lalu, masyarakat juga diminta untuk jangan tergiur dengan harga murah, tanpa melihat kualitas produknya.&nbsp; Trubus juga meminta agar pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat bawah untuk bisa membuat produk-produk murah, dengan pajaknya yang dihilangkan.&nbsp; "Jadi masyarakat harus diedukasi, karena sekarang ini banyak sekali produk-produk ilegal. Jadi masyarakat bawah kita dihadapkan oleh kesulitan sehingga produk-produk seperti ini laku keras, produk-produk yang murah dan itu dimanfaatkan oleh produsen UMKM yang nakal-nakal itu," ujarnya.

Marak Produk Tanpa Label BPOM Dijual Bebas, Pengamat: Pelanggaran Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi