JAKARTA, REQNews &nbsp;- <a href="https://www.reqnews.com/read/fokus/58397/lbh-jakarta-ajukan-diri-sebagai-amicus-curiae-dalam-kasus-roy-suryo-yuk-kenali-ketentuan-amicus-curiae">Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) </a>membuka <a href="https://www.reqnews.com/read/news/34994/korban-makin-banyak-dibuka-posko-pengaduan-pelecehan-gofar-hilman">Posko Pengaduan</a> bagi <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/77410/ini-sosok-ketua-dprd-garut-euis-ida-wartiah-yang-viral-diduga-ejek-guru-honorer">guru honorer </a>yang diberhentikan atau terkena kebijakan cleansing Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta.Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan, posko dibuka karena pihaknya menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing."Ini adalah rangkaian sejak dari 15 Juli 2024 di mana kami menerima perwakilan guru honorer yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang datang mengadukan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu adanya PHK masalah ya akibat kebijakan cleansing," kata Fadhil dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 Juli 2024.Pihaknya melihat pola pemberhentian para guru honorer yang tak sesuai peraturan."Kami heran dengan istilah cleansing ini ya, tidak ada teori pengelolaan sumber daya manusia, tidak ada nomenklatur atau istilah dalam manajemen kebijakan aparatur sipil negara yang menggunakan kata cleansing," ucap dia.Fadhil mengklaim, kata cleansing hanya dipakai dalam istilah kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, kata dia, LBH Jakarta memandang perlu dibuat posko aduan untuk memfasilitasi guru honorer dipecat."Kata cleansing atau kalau kita buat terjemahan bebasnya berarti pembersihan itu hanya dikenal dalam istilah kejahatan hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat," terang Fadhil.Fadhil menyebut, Disdik DKI Jakarta telah menunjukkan inkompetensi karena menggunakan kata cleansing untuk menata penyelenggaraan administrasi guru honorer.Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan ratusan guru honorer di DKI Jakarta diputus kontraknya secara sepihak dengan dalih adanya cleansing guru honorer. Per Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat."Sudah kami terima sudah masuk 107. Seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, SMA," kata Iman dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu 17 Juli 2024.

Polemik Pemecatan Guru Honorer, LBH Jakarta Buka Posko Aduan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi