Asdep Kemenpan RB Lakukan Verifikasi Lapangan Kanwil Kemenkumham Jabar Hingga 5 Satker di Bandung

JAWA BARAT, REQnews - Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Akhmad Hasmy mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat pada Kamis 8 Agustus 2024. 

Kedatangan Akhmad Hasmy bersama Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi, Tim Inspektorat dan Tim Biro Perencanaan di Kota Bandung untuk melakukan verifikasi lapangan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RKT) 

Akhmad mengatakan jika terdapat lima unit pelaksana teknis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, Kantor Imigrasi Kelas TPI Bandung dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. 

Verifikasi lapangan RKT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar dilakukan oleh Akhmad dan Pengawasan III bersama Tim didampingi Kepala Kantor Wilayah Masjuno bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jabar. 

"Lalu ada Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pemasyarakatan Robianto, Kepala Divisi Keimigrasian Filianto Akbar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi," kata Akhmad dalam keterangan pada Junat 9 Agustus 2024. 

Sementara itu, ia mengatakan bahwa di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung, verifikasi tematik yang dilakukan difokuskan pada pengentasan kemiskinan berupa pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berdampak pada produktivitas. 

"Diantaranya seperti laundry pakaian, pengolahan air minum, pengolahan makanan, obras kelambu dan pembuatan kapal fiberglass," katanya. 

Kemudian, ia mengatakan di LPKA Kelas II Bandung Verifikasi Tematik yang dilakukan difokuskan pada Pelaksanaan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi bagi Tahanan, anak dan WBP melalui Kerjasama dengan Satuan Pendidikan. 

"Untuk di LPP Kelas IIA Bandung Verifikasi Tematik yang dilakukan pada digitalisasi administrasi pemerintahan dengan berfokus pada penanganan stunting (strategi pembangunan)," katanya. 

Lalu, pendataan kelahiran bayi dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) serta penanganan kecukupan gizi pada bayi yang lahir dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 

Selanjutnya, di Kanim Kelas I TPI Bandung, verifikasi tematik yang dilakukan difokuskan pada kontribusi Kemenkumham pada peningkatan investasi dengan cara pengelolaan layanan keimigrasian yang berfokus pada penerbitan visa dan izin tinggal investor, golden visa dan paa investasi. 

Sementara itu, verifikasi lapangan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RKT) di Kota Bandung di akhiri di Rumah Tahanan negara Kelas I Bandung. 

"Verifikasi tematik yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu kemudahan dalam proses kunjungan, serta perbaikan fasilitas yang dimiliki, sehingga WBP maupun pengunjung merasa nyaman dan puas akan pelayanan yang diberikan," ujarnya.