Jika Ogah Gencatan Senjata, Uni Eropa Siapkan Sanksi untuk Israel

JAKARTA, REQNews - Uni Eropa mempertimbangkan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan menteri Israel yang "berperilaku ekstremis" dan menolak gencatan senjata di Jalur Gaza Palestina.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kosep Borrell, mengatakan pihaknya telah menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap perilaku Israel yang menentang upaya gencatan senjata.

"Saya mendesak pemerintah Israel untuk dengan tegas menjauhkan diri dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang ini dan menyerukannya untuk terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir untuk gencatan senjata segera," ucap Borrell di X pada Minggu 11 Agustus 2024.

Pernyataan itu diutarakan Borrell  guna mengkritik keras komentar terbaru pejabat ekstrem sayap kanan Israel, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang menyerukan menghentikan pasokan bahan bakar dan bantuan ke Jalur Gaza.

Selain Ben-Gvir, Menteri Keuangan Israel Bezalel SMotrich, juga menganggap membuat anak-anak di Jalur Gaza kelaparan merupakan tindakan sah yang "dibenarkan dan bermoral."

"Sementara dunia mendesak gencatan senjata di Gaza, Menteri Ben Gvir malah menyerukan pemutusan pasokan bahan bakar dan bantuan untuk warga sipil. Seperti pernyataan jahan Menteri Smotrich juga, ini adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Sanksi harus ada dalam agenda Uni Eropa," papar Borrell lagi seperti dikutip Al Jazeera.

"Saya mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kutukannya yang keras (ke pernyataan dua menteri Israel tersebut)," paparnya lagi.

Upaya gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih terus berlangsung meski situasi makin pelik terutama usai Tel Aviv diduga kuat melancarkan serangan ke Iran dan membunuh pemimpin politik sekaligus ketua delegasi negosiasi Hamas, Ismail Haniyeh, baru-baru ini.

Meski begitu, Hamas telah mengungkapkan niat melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Israel.

Hamas, meminta ke mediator Amerika Serikat, Mesir dan Qatar pada Minggu 11 Agustus 2024 menyediakan rencana gencatan senjata sesuai usulan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketimbang menggelar acara negosiasi lagi.