JAKARTA, REQNews - Ketua Pimpinan Pusat (PP) <a href="https://www.reqnews.com/read/news/78540/tim-pengelola-tambang-muhammadiyah-bakal-dipimpin-muhadjir-effendy-berikut-daftar-anggotanya">Muhammadiyah</a> Anwar Abbas mengatakan apabila larangan menggunakan jilbab diberlakukan akan menyakiti umat Islam di Indonesia.Hal itu diungkapkan dalam menyoroti kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/37800/akhirnya-bpip-minta-maaf-dan-revisi-tema-lomba-karya-tulis-2021-setelah-banjir-kritik">BPIP</a>) tentang jilbab anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/79059/heboh-18-anggota-paskibraka-perempuan-terpaksa-lepas-hijab-netizen-ramai-minta-presiden-jokowi-evaluasi-aturan">Paskibraka</a>)."Kebijakan kepala BPIP tentang masalah yang terkait dengan anggota paskibraka yang akan terlibat dalam perayaan hari kemerdekaan tahun 2024 di IKN benar-benar telah menyakiti hati umat Islam," ujar Anwar Abbas dalam keterangan resminya &nbsp;Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024.Ia berpendapat bahwa kebijakan dibuat oleh BPIP dilakukan secara sengaja membuktikan telah melakukan pelanggaran konstitusi negara RI.Ia menjelaskan aturan tersebut sudah tertuang dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa, negara harus berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."Itu artinya kebijakan yang dibuat oleh negara dan atau pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang ada yang diakui oleh negara di negeri ini," jelasnya.Pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."Memakai hijab/jilbab bagi seorang wanita muslimah adalah ibadah," tuturnya.Maka, Anwar Abbas menegaskan pemerintah atas negara tidak boleh melarang menggunakan jilbab baik saat kegiatan Paskibraka dan lain-lain."Jadi pemerintah harus menghormatinya dan tidak boleh melarang mereka untuk mempergunakannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu," tegasnya.Menurutnya, jika BPIP tetap memberlakukan kebijakan larangan menggunakan jilbab terhadap pasukan wanita Paskibraka saat pengibaran Sang Merah Putih dianggap melecehkan agama yang dianut mereka.Ia mengatakan bahwa Yudian Wahyudi sudah tidak layak dalam membuat kebijakan sekaligus menjabat sebagai Kepala BPIP.Anwar Abbas menyampaikan hal tersebut demi menjaga manfaat sekaligus martabat bangsa dan negara melalui kegiatan pengibaran Sang Merah Putih di IKN pada 17 Agustus 2024."Untuk itu bagi kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara serta &nbsp;agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.Ia kembali menegaskan Yudian Wahyudi harus segera diberhentikan lantaran dianggap sudah sering membuat kebijakan yang tidak layak."Isinya tidak sesuai dengan jiwa dan makna dari Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri seperti mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila," terangnya."Hal-hal seperti ini bila dibiarkan maka &nbsp;tentu saja akan bisa merusak nama baik presiden dan hal itu tentu saja tidak kita inginkan,"&nbsp;

Viral Paskibraka Putri Dilarang Pakai Jilbab, Ketua PP Muhammadiyah Ingatkan Soal Pelecehan Agama

Berita Terkait

Berita Rekomendasi