JAKARTA, REQnews - Indonesia Coruption Watch (ICW) menyoroti terkait dengan 'mahar' politik untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dinilai mahal.&nbsp; Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai jika 'mahar' politik seakan menjadi penentu dalam perebutan tiket kandidat di Pilkada 2024.&nbsp; Menurutnya, harganya bisa lebih mahal bila ditujukan untuk menjegal pesaing politiknya. Namun, ironisnya hal tersebut diketahui seringkali luput dari sorotan publik dan seakan menjadi hal biasa di pilkada.&nbsp; Mahalnya 'mahar' politik yang harus di persiapkan bagi Bakal Calon Kepala Daerah, diduga menjadi penyebab SK Rekomendasi B1 KWK di sejumlah daerah lambat.&nbsp; "Biasanya calon atau seseorang yang ingin maju sebagai kandidat, dia memberikan sejumlah uang kepada parpol, misalnya untuk mendapatkan tiket," kata Egi dikutip pada Jumat 16 Agustus 2024.&nbsp; Lebih lanjut, ia pun meminta aparat penegak hukum bisa lebih serius menanganinya, karena keluarnya B1 KWK bisa di mungkinkan calon belum menyelesaikan 'mahar' yang di tentukan oleh partai politik dan mungkin terlalu besar, sehingga calon terasa berat terbebani oleh partai politik sebelum bertanding.&nbsp; Untuk diketahui, B1 KWK adalah salah satu surat penting dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia. Surat ini merupakan rekomendasi dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.&nbsp; Tanpa surat B1 KWK, pasangan calon tidak bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut serta dalam pemilihan.

ICW Soroti Mahalnya 'Mahar' Politik, Modal Tiket Kandidat Hingga Jegal Lawan di Pilkada!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi