JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya berinisial DM sebagai saksi pada Senin 26 Agustus 2024.&nbsp; &nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut jika pemeriksaan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu.&nbsp; &nbsp; "Atas nama korporasi tersangka PT Palma Satu (TPK &amp; TPPU), PT Siberida Subur (TPK &amp; TPPU), PT Banyu Bening Utama (TPK &amp; TPPU), PT Panca Agro Lestari (TPK &amp; TPPU), PT Kencana Amal Tani (TPK &amp; TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU)," kata Harli dalam keterangannya pada Selasa 27 Agustus 2024.&nbsp; Namun, Harli belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap kedelapan saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi pemberkasan.&nbsp; &nbsp; "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.&nbsp; &nbsp; Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung telah meningkatkan kasus korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Grup, dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka.&nbsp; &nbsp; Penyidikan dilakukan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Nomor: PRIN-61/F.2/Fd.2/11/2023 tanggal 03 November 2023.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyidikan ini merupakan pengembangan baru dari kasus sebelumnya. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus tersebut.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diketahui, Kejagung telah menjerat Surya Darmadi dalam kasus korupsi perizinan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bos PT Duta Palma Group itu pun telah divonis serta berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat kasasi. Surya Darmadi dijatuhi pidana penjara 16 tahun dan uang pengganti senilai Rp 2,2 triliun.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Perkara tersebut juga diduga telah mengakibatkan tidak hanya kerugian perekonomian negara dan keuangan negara, tetapi juga perbuatan tindak pidana yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan dengan nilai kerugian yang tidak terhingga.

Kejagung Periksa Seorang Saksi Terkait Dugaan Korupsi PT Duta Palma

Berita Terkait

Berita Rekomendasi