JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch (IPW) turut menanggapi terkait nama Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa yang disebut dalam sidang korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis (HM).&nbsp; Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa munculnya nama Mukti dalam sidang tersebut, bisa menjadi rujukan bagi Propam Polri untuk memeriksa yang bersangkutan.&nbsp; "Munculnya nama Brigjen Mukti Juharsa di dalam persidangan korupsi timah atas nama terdakwa antara lain Harvey Moeis dan juga terkait dengan adanya WA grup new smelter itu belum bisa dijadikan rujukan untuk pemeriksaan oleh Propam," kata Sugeng kepada wartawan, Rabu 28 Agustus 2024.&nbsp; Menurutnya, tidak ada suatu peristiwa atau indikasi dalam bentuk perbuatan Mukti Juharsa dapat dikualifikasi melanggar hukum.&nbsp; "Keterangan-keterangan yang beredar masih sangat sumir. Oleh karena itu, ini hanya menjadi konsumsi gosip dan juga bisa menjadi beban buat Mukti Juharsa," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, mantan General Manager PT Timah Tbk Ahmad Samhadi dalam persidangan mengungkapkan bahwa ada keterlibatan Dirnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa.&nbsp; &nbsp; Samhadi menyebut jika saat itu, Mukti Juharsa terlibat dalam kasus korupsi timah ketika masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes).&nbsp; &nbsp; Menurutnya, Mukti berperan menjadi admin grup WhatsApp bernama ‘New Smelter’, untuk koordinasi antara PT Timah dengan perusahaan-perusahaan smelter penambangan bijih timah ilegal.&nbsp; &nbsp; "Adminnya setahu saya, Kombes Mukti, Polda Kepulauan Bangka Belitung,” kata Samhadi di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2024.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa awalnya dirinya tak kenal dengan Harvey Moise sebagai perwakilan dari PT Renfind Bangka Tin. Namun, setelah masuk dalam grup, dirinya baru kenal dengan Harvey Moeis.&nbsp; &nbsp; "Dari forum para pemilik smelter itu dibuatlah group WhatsApp," kata dia.&nbsp; &nbsp; Samhadi mengatakan jika dalam group tersebut terdiri dari 25-30 orang yang terdiri dari 20-22 smelter serta dua orang dari kepolisian.&nbsp; &nbsp; Menurutnya grup whatsaap tersebut untuk memantau produksi tambang bijih timah melalui perusahaan boneka atau cangkang, PT Timah membeli dan/atau mengumpulkan bijih timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah.&nbsp; &nbsp; "Jadi yang paling cepat yang mulia, yang untuk meningkatkan produksi adalah program SPH, sisa hasil tambang," ujarnya.

Nama Brigjen Mukti Juharsa Disebut di Sidang Korupsi Timah, IPW: Bisa Jadi Rujukan Pemeriksaan Propam

Berita Terkait

Berita Rekomendasi