Kejagung Apresiasi Kemenkumham Soal Rencana Pelimpahan Kewenangan Rupbasan

JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI yang bakal melimpahkan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). 

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengaku baru mendengar adanya rencana dari Kemenkumham yang akan menyerahkan kewenangan terkait Rupbasan ke Kejaksaan RI. 

Meskipun demikian, Harli mengatakan jika pihaknya menghormati dan mengapresiasi rencana Kemenkumham tersebut. 

"Kami juga baru mendengar dan memonitor pernyataan beliau melalui media," kata Harli kepada wartawan, Kamis 5 September 2024. 

Karena menurutnya, rencana tersebut sangat berkaitan dengan regulasi dan teknisnya pelaksanaannya. 

"Jika ada perkembangan soal itu akan kami sampaikan," ujarnya. 

Sebelumnya, Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan setelah dibentuknya Badan Pemulihan Aset (BPA) di Kejaksaan Agung. 

Hal itu dikatakan Supratman dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu 4 September 2024. 

"Nanti kemungkinan kami akan melimpahkan kewenangan Rupbasan itu kepada Kejaksaan Agung karena di Kejagung sudah terbentuk badan pemulihan aset," kata Supratman pada Rabu 4 September 2024. 

Lebih lanjut, ia menyebut jika Kemenkumham tengah membahas rencana pengalihan kewenangan tersebut bersama dengan pihak Kejagung. 

Ia pun menegaskan jika rencana pengalihan Rupbasan ke Kejagung tidak akan merugikan pegawai yang bekerja di unit tersebut, baik dari sisi eselonisasi, penempatan, hingga wilayah kerja. 

"Hanya berpindah alih status saja, jabatan semua tidak ada berubah dan lain-lain sebagainya, hak dan tukin (tunjangan kinerja) semua sama, ini yang sementara kami bicarakan dengan Kejagung," ujarnya.