Cegah Korupsi, Polri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Proyek Irigasi di Nusa Tenggara Timur

JAKARTA, REQnews - Satgassus Pencegahan Korupsi Polri terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada proyek-proyek pemerintah. Kali ini, dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian. 

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengatakan bahwa pihaknya melakukan monev di 12 titik program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2024. 

"Rangkaian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Maggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada 9-13 September 2024," kata Yudi dalam keterangannya pada Sabtu 14 September 2024. 

Menurutnya, kegiatan pemantauan lapangan ini merupakan salah satu wujud tindak lanjut MOU antara Kapolri dengan Menteri Pertanian. 

Sekaligus, kata dia, juga penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari DAK. 

"Serta Program Irigasi Perpompaan agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan lebih intensif dan massif," katanya. 

Ia menyebut bahwa hal utu dilakukan agar ketahanan pangan bisa dipertahankan bahkan di tingkatkan. Jika penyaluran air ke sawah petani tepat guna, kata dia, maka petani akan lebih bisa meningkatkan volume jumlah panennya. 

"Namun demikian proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara yang korup," ujarnya. 

Adapun perincian kegiatannnya, 12 Proyek Irpom dan DAK Irigasi Tersebut antara lain yaitu ada; 

- RJIT Persawahan Wae Reca Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp200.000.000. 

- Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp100.000.000. 

- Irpom Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp112.800.000. 

- Irpom Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp112.800.000. 

- Irpom Poktan Agro Mandiri Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp112.800.000. 

- Irpom Poktan Like Leok Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp112.800.000. 

- Pembangunan Damparit dan Jaringan irigasi Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupatem Manggarai dengan nilai Rp120.000.000. 

- RJIT Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupatem Manggarai dengan nilai Rp200.000.000. 

- Irpom Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp112.800.000. 

- Damparit Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp114.000.000. 

- DAK Irigasi Box bagi pintu air dan jaringan irigasi tersier Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp95.000.000. 

- DAK Irigasi Air tanah dalam Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp285.000.000.


Sementara itu, Ketua Tim Satgassus Harun Al Rasyid menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan 12 titik dilapangan, mayoritas sudah termanfaatkan. Namun, kata dia, masih terdapat beberapa kendala seperti yang disampaikan kelompok Tani (poktan), dalam dialog bersama Pemkab Manggarai Barat. 

Di antaranya yaitu seperti Konstantinus, Poktan dari Kecamatan Kuwus menyampaikan bahwa terkait harga barang di toko, seperti semen. 

"Terkadang Poktan menggunakan harga kabupaten (lebih rendah). Sedangkan dilapangan, harga angkutnya melebihi anggaran patokan Kabupaten," kata Harun. 

Satgassus punmenyarankan kepada Pemda untuk membuat patokan harganya tidak hanya 1 tapi 3, agar setiap kecamatan bisa memilih yang harganya mendekati, sebab ini kecamatannya banyak. 

Sedangkan kepada poktan, disarankan agar jika ada harga yang berbeda dari patokan, ditulis riilnya dan disimpan kwitansinya. Supaya ketika ada pemeriksaan bisa disampaikan dengan jujur. 

”Nggak usah kawatir. Kalau jujur, pasti selamat. Ukuran mencuri itu, kalau dia melakukan sesuatu dan jika diketahui orang lain, malu-maka itu tanda-tandanya nggak mau disaksikan orang lain. Tanya pada diri sendiri, kalau saya melakukan itu, Tuhan marah apa tidak. tidak perlu tanya orang lain," katanya. 

Harun mengatakan bahwa Simplisius Jahali, Poktan dari Kecamatan Boleng berharap agar pengawasan terkait pencairan jangan sampai ada penyelewengan. 

Hal ini ditanggapi Kabid PSP, bahwa jika administrasi pencairan tahap sebelumnya sudah beres, tahap berikutnya pasti cair. 

”DAK ini uang pusat yang dititipkan ke daerah. Yang kita harapkan peran APIP Daerah, peran inspektorat untuk melakukan pengawasan," lanjut Harun. 

Diklosari, salah satu ketua poktan juga memberikan masukan terkait rekayasa irigasi, seperti yang terjadi di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan penghasil padi terbanyak Kedua di Manggarai Barat. 

”Jika ketahanan pangan diutamakan, perlu ada rekayasa irigasi. Sebab sumber airnya ada, tapi belum merata penyalurannya, mungkin luasan lahan bisa direkayasa untuk membuat saluran air atau menampung," kata Diklosari. 

”Kalau sumber airnya diatas, itu bisa pompanisasi. Damparit, ini ada sungai, bisa dialirkan ke sawah2. Kementerian Pertanian bisa fasilitasi itu, tapi jangan tahun yang sama. Misal tahun ini damparit, tahun depan RJIT, tahun depannya lagi pompanisasi. Bisa lewat pengajuan bisa juga diskresi pimpinan atau aspirasi. Fokusnya untuk peningkatan produksi pangan," kata perwakilan Kementerian Pertanian, Rahmanto.