PBB: Junta Militer Myanmar Intensifkan Pembunuhan dan Penangkapan Warga Sipil

Jenewa, REQNews.com -- Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR), Selasa 17 September, mengatakan junta militer Myanmar meningkatkan pembunuhan dan penangkapan warga sipil sebagai upaya membungkam perlawanan.

Volker Turk, dari UNHCHR, mengatakan sejak menggulingkan kekuasaan sipil terpilih, junta militer Myanmar berusaha memberangus gerakan perlawanan. Protes jalanan direspon dengan pembunuhan di jalan-jalan.

Akibatnya, demikian Volker Turk, gerakan protes itu berubah menjadi pemberontakan bersenjata yang meluas ke seluruh negeri. Pertempuran berkobar dai banyak tempat, yang membuat pemerintah Myanmar menerapkan wajib militer paksa pada Februari.

Laporan UNHCHR didasarkan pada wawancara jarak jauh dengan ratusan korban dan saksi karena penyelidik PBB ditolak masuk ke Myanmar. Hasil wawancara itu menyimpulkan junta militer telah membunuh sedikitnya 5.350 warga sipil sejak kudeta.

Dari jumlah itu, 2.414 tewas dalam periode yang dicakup laporan PBB, yaitu antara April 2023 sampai Juni 2024. Ratusan orang tewas akibat serangan udara dan serangan artileri, yang berarti terjadi peningkatan 50 persen dibanding periode sebelumnya.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak menanggapi laporan UNHCHR, dan menolak berkomentar kepada pers.

Laporan PBB juga menyebut skala penahanan di seluruh negeri, dengan 27.400 orang ditangkap sejak kudeta -- termasuk lebih 9.000 orang dalam periode pelaporan terakhir. Banyak yang diduga tewas di pusat pelatihan militer.

Junta militer Myanmar menangkap siapa saja yang membangkang, termasuk anak-anak yang diambil ketika orang tua mereka kabur dan tidak ditemukan. Penangkapan anak adalah bentuk hukuman atas oposisi terhadap pemerintah.

Laporan juga merinci kasus-kasus penganiayaan terhadap tahanan. Mulai dari digantung di langit-langit tanpa makanan dan air, penggunaan ular berbisa dan serangga untuk menimbulkan rasa takut, pemukulan dengan tongkat bambu dan rantai sepeda motor.

Liz Throssel, juru bicara kantor HAM PBB, mengatakan sedikitnya 1.853 orang tewas dalam tahanan. Sebanyak 88 di antaranya anak-anak-anak.

"Banyak orang-orang ini telah diverifikasi meninggal setelah menjadi sasaran interogasi kasar," katanya.