JAKARTA, REQNews &nbsp;- Menteri Agama <a href="https://www.reqnews.com/read/news/46529/menag-yaqut-cholil-qoumas-diharamkan-menginjakkan-kaki-di-ranah-minang">Yaqut Cholil Qoumas </a>kembali mangkir dari rapat bersama Komisi VIII DPR RI untuk mengevaluasi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/34378/arab-saudi-umumkan-penyelenggaraan-haji-2021-dalam-waktu-dekat">penyelenggaraan haji </a>2024, jumat 27 September 2024.Alasan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/80249/guru-madrasah-yang-bersetubuh-dengan-murid-di-gorontalo-bakal-diberi-sanksi-berat-oleh-kemenag">Menag</a> Yaqut tak hadir lantaran tak mendapat tiket untuk pulang ke Tanah Air. Diketahui, Yaqut tengah berada di Eropa."Tapi tadi saya dibicarakan pak sekjen karena beliau tidak mendapatkan tiket pesawat kembali ke tanah air," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid saat rapat.Wahid menyebut ketidakhadiran Yaqut dalam rapat menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerintahan ke depan. Sebab, rapat kerja dengan Komisi VIII akan menjadi tolak ukur pelaksanaan haji 2025."Jadi saya mohon ini bapak-bapak nanti yang akan melanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Karena terus terang ini akan kita evaluasi akan menjadi satu tolak ukur pelaksanaan haji 2025," imbuh dia.Selain Menteri Agama, rapat juga dihadiri Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.Ketidakhadiran Yaqut kembali menuai kecaman dari anggota Komisi VIII.Selly Andriany Gantina (Fraksi PDIP) menyebut absennya Menteri Agama sangat disayangkan karena waktu Komisi VIII semakin menipis menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029."Maka tenggat waktu Komisi VIII yang hanya menghitung hari, saya sangat menyayangkan atas ketidakhadiran menteri agama," kata Selly.Selly mengusulkan agar rapat langsung memberikan kesimpulan.Sementara, Endang Maria Astuti dari Fraksi Golkar menilai ketidakhadiran Yaqut menunjukkan tidak ada itikad baik. Dia mengusulkan agar rapat ditunda."Tidak ada itikad baik," imbuh dia.Diketahui, Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat RI atau Pansus Haji DPR menduga telah terjadi korupsi dan pungutan liar atau pungli yang luar biasa saat penyelenggaraan haji 2024.

Alasan Tak Dapat Tiket, Menag Yaqut Mangkir Lagi Rapat Evaluasi Haji, Komisi VIII Murka

Berita Terkait

Berita Rekomendasi