Kelompok-kelompok anti-Junta Militer Myanmar Tolak Usulan Perundingan Damai

Mandalay, REQNews.com -- Kelompok-kelompok anti-rezim sepakat menolak tawaran perundingan damai yang diajukan junta militer Myanmar, dan menyebut tawaran itu tidak jujur dan upaya menghindari kekalahan di medan tempur.

Junta militer Myanmar, Kamis 26 September, mengajukan tawaran penyelesaian politik dengan cara politik kepada semua kelompok bersenjata, termasuk Pasukan Pertahanan Rakyat yang setia kepada Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar, meminta semua kelompok bersenjata menghentikan terorisme dan mempersiapkan pemilihan umum tahun depan.

Beberapa jam setelah tawaran itu, jet tempur Myanmar menjatuhkan bom ke Lashio, ibu kota negara bagian Shan Utara. Bom membakar pasar dan permukiman, menewakan dua warga sipil.

Lashio direbut Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, anggota Aliansi Persaudaraan, setelah pertempuran sebulan penuh. Sejak saat itu, Kelompok Rekonstruksi Lashio berusaha merehabilitasi kota.

Lway Yay Oo, jutau bicara Tentera Pembebasan Ta'ang dari Aliansi Persaudaraan, mengatakan; "Usulan junta militer Myanmar tidak realistis." Menurutnya, tawaran itu semata untuk meningkatkan moral prajurit junta militer dan beralih ke strategi politik.

"Tawaran itu tidak lebih dari manuver politik," katanya seperti dikutip Irrawaddy. "Bukan kami yang harus melucuti senjata, junta militer yang harus melucuti prajuritnya agar tidak mengebom rakyat setiap hari."

Dewan Eksekutif Sementara negara bagian Karenni, badan anti-rezim negara bagian Karen, menyatakan menolak usulan junta dengan menyebutnya sebagai taktik mementingkan diri sendiri. Mereka tidak akan terlibat dengan junta, akan terus melawan, dan berupaya membangun sistem federal.

U Maung Maung Swe, juru bicara Kementerian Pertahanan NUG, mengatakan tawaran junta merupakan upaya putus asa untuk menghindari kekalahan yang akan diabaikan.

Salai Htet Ni, juru bicara Tentara Pembebasan Chin, mengatakan junta militer berupaya memanipulasi rakyat dan komunitas internasional untuk mengamankan kelangsungan hidupnya.

Menurutnya, semua proses politik dihapuskan oleh kudeta 2021. Tidak ada pemilihan umum junta militer yang dapat diadakan di negara bagian Chin. Di Chin, junta militer hanya menguasai beberapa kota, 80 persen lainnya dikuasai Tentera Pembebasan Chin.

Saw Taw Nee, juru bicara Serikat Nasional Karen, mengatakan pembicaraan damai hanya mungkin dilakukan jika militer menyetujui tujuan politik bersama untuk tidak berpolitik, menyetujui konstitusi demokrasi federal, dan bertanggung jawab atas kejahatan perang.

"Jika mereka setuju, makan tidak akan terjadi apa pun," katanya. "Kami akanterus menekan mereka secara politik dan militer."