Jokowi Disomasi Diminta Tak Kirim ke DPR Hasil Pansel Capim KPK

JAKARTA, REQNews - MAKI berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk  tidak mengirimkan hasil Pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK kepada DPR RI.

Surat untuk Presiden Jokowi tersebut dikirim MAKI pada 2 Oktober 2024.

Surat itu diketahui adalah somasi kepada Jokowi untuk tidak mengirimkan 10 nama capim dan cadewas KPK hasil Pansel kepada DPR.

"Saya, Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, berdasar pengaduan dari pihak pelapor/korban hendakmenyampaikan: SOMASI UNTUK TIDAK MENGIRIM KEPADA DPR HASIL PANSEL CAPIM KPK DAN CADEWAS KPK," tulis Boyamin melalui surat yang ditujukan kepada Paduka Yang Mulia, Joko Widodo, Kamis 3 Oktober 2024.

Sebab menurut MAKI, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 118 alenia pertama," tulis Boyamin.

MAKI bersiap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabil Jokowi memgabaikan somasi/teguran MAKI untuk tidak mengirimkan hasil Pansel kepada DPR.

"Apabila somasi/teguran ini diabaikan maka Kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR," kata Boyamin.

Sebelumnya, Boyamin menegaskan bahwa pembentukan Pansel capim dan cadewas KPK merupakan wewenang pemerintahan mendatang. Bukan pemerintahan Jokowi saat ini. Hal itu merujuk putusan MK Nomor 122 /PUU-XX/2022.