PAPUA BARAT, REQnews - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap buronan kasus korupsi yang merugikan negara Rp3 miliar, Marthinus Senopadang (57) pada Jumat 4 Oktober 2024, sekitar pukul 19.58 WITA.&nbsp; Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin mengatakan jika Marthinus ditangkap di Jl. Samalona Selatan, No. 5 Perumahan Taman Samalona Garden Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.&nbsp; "Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat dibantu Tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setelah berkoordinasi dengan Tim SIRI Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bernama Marthinus Senopadang," kata Syaifuddin dalam keterangannya pada Senin 7 Oktober 2024.&nbsp; Sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah melakukan panggilan kepada terdakwa secara patut untuk di eksekusi, namun terdakwa tidak pernah mengindahkannya.&nbsp; "Selanjutnya, terdakwa dimasukkan dalam DPO dan setelah Kejari Teluk Bintuni berkoordinasi dan dibantu Kejati Papua Barat, kemudian pencarian diintensifkan dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan," kata Syarifuddin.&nbsp; Sementara itu, dalam perkara yang sama juga telah di eksekusi di Rutan kelas IIB Teluk Bintuni dua orang terpidana atas nama Terra Ramar dan Melianus Jensei.&nbsp; "Sedangkan satu terdakwa lainnya atas nama Junsetbudi Bombong masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas II Manokwari," kata dia.&nbsp; Saat diamankan, Syarifuddin mengatakan bahwa terpidana bertindak kooperatif sehingga berjalan lancar.&nbsp; "Untuk selanjutnya, terpidana diserahterimakan kepada Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni untuk menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Manokwari," katanya.&nbsp; Syarifuddin menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula pada Tahun 2018, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni mendapat alokasi dana dari tugas pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).&nbsp; Alokasi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/ Walikota.&nbsp; Kemudian, dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan, didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6 miliar untuk Pembangunan Pasar Rakyat Babo Tipe C di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni.&nbsp; Hal itu didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor: DIPA-090.02.4.403755/2018 tanggal 26 September 2018, untuk kegiatan Pasar Rakyat yang dibangun/ Revitalisasi tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar.&nbsp; Namun, terpidana Marthinus Senopadang selaku Kontraktor Pelaksana PT. Fikri Bangun Persada Cabang Bintuni, dalam pekerjaan tersebut anggaran telah cair 100 persen.&nbsp; "Sedangkan volume pekerjaan tidak sesuai antara fisik dilapangan dengan kontrak atas pekerjaan pembangunan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.035.000.000," katanya.&nbsp; Hal itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor: SR-123/ PW27/5/ 2022 tanggal 27 April 2022 perihal Laporan Hasil Audit.&nbsp; Terakhir, Syarifuddin mengatakan bahwa melalui program Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan, pihaknya mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri.&nbsp; "Dan mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," ujarnya.

Rugikan Negara Rp3 M, Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Marthinus Senopadang di Makassar!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi