JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Narendra Jatna menjabarkan mengenai pelaksanaan kinerja Kejaksaan.&nbsp; Narendra mengatakan bahwa hal itu sesuai untuk tugas dan fungsi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, termasuk peran Kejaksaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2024-2045.&nbsp; Hal itu disampaikan Narendra saat menjadi narasumber dalam acara Donor’s Meeting Kejaksaan RI Tahun 2024 di Gedung Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024.&nbsp; "Adapun tugas dan fungsi baru Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang tersebut antara lain, pelaksanaan fungsi pusat kesehatan yustisial Kejaksaan vide Pasal 30C Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021," kata Narendra dalam keterangannya pada Senin 14 Oktober 2024.&nbsp; Kemudian, kata dia, pelaksanaan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.&nbsp; Lalu, pelaksanaan fungsi pemulihan aset dengan Pembentukan Badan Pemulihan Aset vide Pasal 30 a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.&nbsp; "Pelaksanaan wewenang Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (Prosecutoraial Discretionary) vide Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021," kata dia.&nbsp; Selanjutnya, ada pelaksanaan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi vide Pasal 35 Huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.&nbsp; Pelaksanaan penguatan fungsi Intelijen penegakan hukum vide Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan pelaksanaan fungsi jaksa terkait kekhususan suatu wilayah, Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.&nbsp; “Kejaksaan dalam RPJP Nasional Tahun 2024-2045 melakukan transformasi tata kelola, berkaitan dengan peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi,” kata dia.&nbsp; Dalam upaya transformasi super prioritas (Game Changer) yang tercantum pada RPJP Nasional 2024-2045, Kejaksaan mendapat prioritas berkaitan dengan Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal.&nbsp; Narendra menjabarkan bahwa Single Prosecution System diwujudkan dengan penguatan Jaksa dan lembaga Kejaksaan. Sedangkan, Advocaat Generaal diwujudkan dengan penguatan peran Jaksa Agung.

Jamdatun Jabarkan Penguatan Kejaksaan dalam RPJP Nasional 2025-2045

Berita Terkait

Berita Rekomendasi