JAKARTA, REQNews &nbsp;– Kombes Ariasandy, Kepala Bidang <a href="https://www.reqnews.com/read/news/71912/humas-polri-dan-iwo-perkuat-komitmen-wujudkan-pemilu-damai-2024">Humas</a> Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan ke Divisi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/80737/propam-mabes-polri-lakukan-asistensi-pengkajian-ulang-pemecatan-ipda-rudy-soik">Propam Mabes Polri.</a>Pelapornya Ipda Rudy Soik. Pengacara Rudy, Ferdy Maktaen, mengungkapkan, laporan ini berkaitan dengan dugaan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/27908/selalu-usik-anies-kali-ini-ferdinand-sebut-keberhasilan-dki-pembohongan-publik">pembohongan publik</a>.Pejabat Polda NTT, yang dilaporkan di antaranya Kombes Ariasandy dan Kabid Propam Polda NTT, Kombes Pol Robert Anthoni Sormin."Kami tim pengacara akan mengadukan itu karena ada beberapa pembohongan publik," kata Ferdy, Kamis 24 Oktober 2024.Tim pengacara nelihat ada kejanggalan dalam konferensi pers yang diadakan beberapa waktu lalu.Salah satunya soal pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang diterima kliennya.Ferdy menilai, konferensi pers tersebut tidak profesional dan menghadirkan orang-orang yang diduga terlibat dalam pidana, yang dianggapnya tidak benar.Ferdy Maktaen menegaskan, dalam rekaman penyelidikan, Rudy Soik tidak melakukan suap, melainkan justru menjadi korban.Atas perkara ini, Ipda Rudy Soik bersama tim kuasa hukum juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena mengalami intimidasi, termasuk pencegatan mobil istrinya.Ferdy menyebutkan, ancaman terhadap Rudy sudah terjadi sejak proses Sidang Komisi Kode Etik Polri di Polda NTT.Diketahui, Rudy Soik dipecat karena dianggap melanggar kode etik profesi Polri. Polda NTT menyatakan, pelanggaran tersebut terkait ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, Rudy mengeklaim pemecatannya terkait pengungkapan perkara mafia BBM.

Kombes Ariasandy dan Kombes Robert Anthoni Dilaporkan, Dituding Lakukan Pembohongan Publik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi