Masa Depan ESDM di Tangan Bahlil, JATAM: Hanya Untungkan Kepentingan Bisnis Pribadi dan Rusak Iklim Investasi

JAKARTA, REQnews - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadahlia kembali dipercaya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. 

Diketahui, Bahlil sebelumnya juga telah mengisi posisi Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 Agustus 2024 hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024. 

Sebelum menjabat Menteri ESDM, Bahlil telah menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019. 

Juru Kampanye Jaringan Tambang (Jatam), Farhat pun menyoroti terkait dengan masa depan ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil, di tengah sejumlah kebijakan kontroversialnya. 

Farhat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa berharap banyak kepada Kementerian ESDM, karena Bahlil sebagai pejabat publik dinilai telah menciptakan conflict of interest di kementerian tersebut. 

"Karena kenapa? Karena Bahlil juga merupakan seorang pengusaha tambang yang selama ini sangat diuntungkan oleh jabatannya sebagai Menteri ESDM dengan berbagai macam aturan dan regulasi yang diciptakan untuk mengakomodir kepentingan bisnis Bahlil sendiri, misalnya," kata Farhat dalam keterangannya pada Jumat 25 Oktober 2024. 

Contohnya, Farhat mengatakan bahwa terkait dengan penutupan perusahaan tambang yang jumlahnya 2.000 hingga perizinan tambang untuk organisasi masyarakat (Ormas) yang dilakukan oleh Bahlil, diduga memiliki konflik kepentingan yang sangat besar. 

"Karena apa? Dalam 2.000 konsesi IUP yang dicabut itu juga hanya menyasar bagi kelompok-kelompok yang tidak dekat atau pebisnis yang tidak dekat dengan kekuasaan," kata dia. 

Sehingga menurutnya, Bahlil melakukan tebang pilih dalam melakukan pencabutan izin perusahaan-perusahaan tambang yang ada. 

Ia pun menyampaikan bahwa pemberian izin tambang khusunya untuk ormas, diduga hanya siasat licik di pemerintahan Jokowi yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo untuk mengakomodasi atau memperkuat pengaruhnya di akhir masa jabatan. 

"Dan di sisi lain, ini menjadi prakondisi yang dilakukan oleh Jokowi agar pemerintahan Prabowo tidak diganggu oleh ormas-ormas keagamaan ini, makanya mereka diberi konsesi yang cukup besar," lanjutnya. 

Selanjutnya, menurutnya hal tersebut memang upaya pemerintah yang dilakukan secara sengaja untuk meredam perlawanan warga, khususnya bagi ormas keagamaan tersebut. 

Sehingga, kata dia, ada upaya yang dilakukan untuk menutupi perlawanan dan mencegah perlawanan yang besar terjadi di kalangan ormas tersebut, khususnya yang telah memutuskan untuk menerima konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. 

Farhat menilai bahwa secara garis besar, apa yang dilakukan oleh Bahlil di Kementerian ESDM tidak akan memberikan suatu dampak positif bagi warga yang berada di lingkar tambang. 

"Namun, yang terjadi adalah Bahlil sebagai pejabat publik di Kementerian ESDM itu membuat kebijakan hanya untuk mengakomodir kepentingan bisnisnya serta para pebisnis yang bersembunyi dibelakang kekuasaan Bahlil, khususnya yang berkaitan dengan tambang nikel, kasus korupsi dan macam-macam," ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai ditunjuknya Bahlil sebagai Menteri ESDM bertujuan untuk melanggengkan kebijakan pemerintahan Jokowi dahulu di sektor tambang. 

"Kebijakan terkait pemberian IUP ke Ormas hingga hilirisasi sektor tambang ini harus tetap dijalankan oleh Prabowo, salah satunya lewat Bahlil," kata Huda. 

Sehingga menurutnya, dengan adanya Bahlil di Kementerian ESDM, sebenarnya pemerintah sekarang tengah memelihara sumber masalah di dalam kabinet. 

"Masalah pertambangan ini menjadi masalah besar ke depan jika elemen masyarakat, dunia akademisi, hingga internasional menyoroti praktik gelap sektor tambang," kata dia. 

Karena menurutnya, pada pemerintahan sebelumnya, Bahlil dinilai telah menimbulkan kerusakan dalam praktik investasi dengan klaimnya yang meningkat investasi, namun masuk investasi yang merusak alam. 

"Sekarang dipindah ke Kementerian yang mengurusi sumber daya mineral. Kerusakan yang ditimbulkan bisa naik beberapa kali lipat," ujarnya.