JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan terkait dengan kronologis penerbitan surat izin impor 105 ribu ton gula kristal mentah oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) pada 2015.&nbsp; Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan yaitu berawal dari adanya Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian tanggal 12 Mei 2015. Semula, disimpulkan bahwa Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.&nbsp; “Akan tetapi, pada tahun 2015 Menteri Perdagangan Tersangka TTL memberikan izin Persetujuan Impor (Pl) gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP),” kata Abdul Qohar di Kejaksaan Agung pada Selasa 29 Oktober 2024.&nbsp; Padahal, ia mengatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih hanya perusahaan BUMN.&nbsp; “Tetapi berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL dilakukan oleh PT AP dan Impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan&nbsp; instansi terkait,” kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Abdul Qohar mengatakan bahwa persetujuan impor tersebut dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk mengetahui kebutuhan gula dalam negeri.&nbsp; Izin tersebut diberikan oleh Tom Lembong yang bekerjasama dengan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula.&nbsp; Ia mengatakan jika CS berperan turut bergerak menemui beberapa perusahaan swasta yang bekerjasama dengan PT PPI di antaranya seperti PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT KTM dan PT MSI.&nbsp; “Pertemuan guna membahas rencana kerja sama impor GKM menjadi GKP antara PT PPI dan perusahaan gula swasta, yang juga atas sepengetahuan dan Direktur Utama PT PPI saat itu,” kata Abdul Qohar.&nbsp; Akibatnya, membuat kerugian negara senilao Rp400 miliar akibat penerbitan izin impor gula mentah untuk pemenuhan stok nasional.&nbsp; "Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih Rp400 miliar," kata dia.&nbsp; "Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN," ujarnya.&nbsp; Atas perbuatannya itu, keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp; Tom Lembong kemudian ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Kejagung Sebut Tom Lembong Izinkan Impor Ketika Indonesia Surplus Gula di 2015

Berita Terkait

Berita Rekomendasi