JAKARTA, REQnews - Mabes Polri buka suara terkait dengan sikap Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soal pemecatan anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik.&nbsp; Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan jika Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga akan mempertimbangkan saran dan masukan dari DPR.&nbsp; "Nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung tentu Bapak Kapolda akan mempertimbangkan ha-hal yang terkait dengan saran dan masukan dari Komisi III," kata Sandi kepada wartawan, dikutip pada Rabu 30 Oktober 2024.&nbsp; Sandi menyebut jika Kapolda NTT juga telah menjelaskan terkait kasus Ipda Rudy Soik, yang disebut melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.&nbsp; "Jadi, apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Kapolda tentunya menjadi representasi hasil dari kebijakan kemaren di Komisi III," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Komisi III DPR RI sebelumnya meminta agar Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik.&nbsp; Permintaan anggota DPR itu disampaikan dalam Rapat Komisi III bersama Kapolda NTT dan jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024 lalu.&nbsp; "Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membaca kan hasil rekomendasi rapat.&nbsp; Lebih lanjut, Sari meminta Kapolda NTT untuk mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan Ipda Rudy Soik dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.&nbsp; Selain itu, pihaknya juga meminta pertimbangan dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya terhadap Ipda Rudy Soik.&nbsp; Sementara itu, Kapolda NTT juga diminta fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan bahan bakar minyak (BBM) ilegal tanpa pandang bulu.&nbsp; "Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara," kata Sari.&nbsp; Diketahui, Rudy merupakan anggota Polri yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Rudy kemudian dipecat usai dinyatakan melanggar kode etik dalam dugaan penyelidikan kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang.

Soal Pemecatan Ipda Rudy Soik, Mabes Polri Pastikan Kapolda NTT Terima Masukan Komisi III DPR

Berita Terkait

Berita Rekomendasi