JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peran mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.&nbsp; Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa pada tahun 2017-2023, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways.&nbsp; "Yang salah satunya adalah Pembangunan Jalan Kereta Api Besitang-Langsa, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar Rp1,3 triliun bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)," kata Abdul Qohar pada Minggu 3 November 2024 malam.&nbsp; Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut, Prasetyo Boeditjahjono disebut telah memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa Nur Setiawan Sidik (NSS) yang saat ini masih dalam proses persidangan, memecah pekerjaan kontruksi tersebut menjadi 11 paket.&nbsp; Selain itu, Prasetyo juga meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Nur Setiawan Sidik agar memenangkan 8perusahaan dalam proses lelang.&nbsp; "Kemudian Ketua POKJA Pengadaan Terdakwa Rieki Meidi Yuwana (yang masih dalam proses persidangan) atas permintaan KPA (Sdr. NSS) melaksanakan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis, dan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang/jasa," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, Abdul Qohar menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan konstruksi, diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan (FS).&nbsp; "Tidak terdapat dokumen Penetapan Trase Jalur Kereta Api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan, serta KPA, PPK, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan," kata dia.&nbsp; Sehingga, lanjutnya, Jalur Kereta Api Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan daya dukung tanah dan tidak bisa berfungsi.&nbsp; Sementara itu, dalam proyek tersebut, Prasetyo Boeditjahjono diduga mendapatkan fee melalui PPK terdakwa Akhmad Afif Setiawan yang saat ini masih dalam proses persidangan, sebesar Rp1,2 miliar dan dari PT WTJ sebesar Rp1,4 miliar.&nbsp; Akibat perbuatannya itu, menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa tidak dapat difungsikan (total lost), sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.157.087.853.322.&nbsp; Kerugian tersebut didapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR/SP-464/D5/02/2024 tanggal 13 Mei 2024.&nbsp; Atas perbuatannya itu, Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.&nbsp; Sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Kejagung Ungkap Peran Prasetyo Boeditjahjono di Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Medan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi