Bertemu Kapolri, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Bahas MoU Penegak Hukum Kejahatan di Hutan

JAKARTA, REQnews - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 4 November 2024. 

Raja Juli mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait dengan kerja sama dalam melakukan penegakan hukum kejahatan di hutan. Menurutnya, hal itu dilakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. 

"Saya menghadap kepada Bapak Kapolri, meminta bantuan beliau untuk turut serta bersama-sama mengamankan hutan kita," kata Raja Juli di Gedung Rupattama Mabes Polri pada Senin 4 November 2024. 

"Pak Presiden memerintahkan kita, agar hutan menjadi sumber paru-paru dunia, tapi sekaligus juga menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya. 

Sehingga menurutnya, nanti akan dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) ulang antara Polri dengan Kementerian Kehutanan. 

"Sebelumnya sudah ada MoU antara kepolisian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 5 tahun yang lalu. Kemudian sudah expired," katanya. 

"Kebetulan juga nomenklaturnya sekarang berubah. Kementerian Lingkungan Hidup dipisah dengan Kementerian Kehutanan, maka di jajaran staf akan segera dibentuk atau ditulis MoU baru yang dengan begitu akan tertulis rangkaian yang mungkin akan di kerjasama kan dan dikoordinasikan antara Kemenhut dan kepolisian," lanjutnya. 

Dalam MoU tersebut, Raja Juli mengatakan akan membahas terkait penertiban bisnis ilegal di kawasan kehutanan, karhutla, dan juga pengembangan sumber daya kepolisian hutan yang selama ini sudah dibantu oleh pihak kepolisian. 

"Sekali lagi atas nama kementerian saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan memorandum of understanding (MoU) yang tadi kita bicarakan bisa ditandatangani dalam waktu yang tidak lama," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kerja sama mulai dari menjaga hutan darj masalah karhutlah, sampai dengan penegakan hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kehutanan. 

"Oleh karena itu tentunya MoU yang disesuaikan dengan hal-hal yang diperlukan untuk saat ini dan ke depan, tentunya juga akan kita perbaiki," kata Sigit. 

"Prinsipnya, Institusi Polri mendukung apa yang menjadi program-program Kementerian Kehutanan dan tentunya kita mendukung terhadap apa yang menjadi KPI yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, baik terhadap Kementerian Kehutanan ataupun terhadap kita sebagai bentuk sinergi antara Kementerian dan Lembaga," ujarnya.