JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa tak ada motif politik di balik penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).&nbsp; Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 13 November 2014.&nbsp; Diketahui, dalam rapat tersebut banyak dari anggota hingga pimpinan Komisi III yang mempertanyakan kasus Tom Lembong kepada Jaksa Agung.&nbsp; "Untuk kasus Tom Lembong, sama sekali kami tidak pernah ada maksud soal politik," kata Burhanuddin dalam rapat pada Rabu 13 November 2024.&nbsp; Menurutnya, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.&nbsp; "Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti yang menjadi hal-hal bergulir di media, nanti akan saya minta Jampidsus menyampaikannya," katanya.&nbsp; Burhanuddin menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang bukan hal mudah, karena penyidik perlu melakukan proses dan tahapan yang ketat.&nbsp; "Tidak mungkin kami menentukan seseorang tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti jampidsus akan menyampaikan apa dan alasannya," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, dalam rapat tersebut anggota Komisi III meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan terkait dengan kasus yang menjerat Tom Lembong.&nbsp; Salah satunya seperti anggota dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Rahul yang menilai bahwa penetapan tersanfka terhadap Tom Lembong terkesan terburu-buru.&nbsp; Pihaknya pun tak ingin jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkesan menggunakan hukum sebagai alat politik.&nbsp; "Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik," kata Rahul.&nbsp; “Pengusutan tindak pidana korupsi itu memungkinkan pelaksanaannya harus jelas, penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum,” ujarnya.&nbsp; Anggota dari Fraksi PKS Nasir Djamil pun menyinggung banyaknya Menteri Perdagangan yang melakukan impor gula, namun hanya Tom Lembong tang ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; “Kasus Tom Lembong yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas,” kata Nasir.&nbsp; "Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu tersangka dijadikan, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan kemudian berdiskusi mencederai citra Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, anggota dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo juga mengingatkan Kejaksaan Agung bahwa penegakkan hukum harus adil.&nbsp; Dirinya pun mengaku kaget ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga menurutnya, wajar saja jika publik mempertanyakannya.&nbsp; "Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus lama," kata Rudianto.

Dicecar Soal Kasus Tom Lembong, Jaksa Agung: Tak Ada Maksud Politik, Kami Punya Yuridis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi