JAKARTA, REQnews - Polri bakal menindak tegas bagi anggota yang kedapatan tidak netral dalam penyelenggaraannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Itu disampaikan merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang mengatur pidana bagi anggota TNI-Polri dan pejabat daerah yang tidak netral dalam Pilkada.&nbsp; "Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 18 November 2024.&nbsp; Ia menegaskan jika Polri komitmen tetap menjaga profesionalisme untuk mewujudkan demokrasi dan memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang kondusif.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu juga menegaskan jika Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pilkada.&nbsp; "Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu dan Pilkada serentak 2024-2025 berjalan aman, damai dan bermartabat," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, Trunoyudo menyebut bahwa netralitas Polri telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berisi Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.&nbsp; Selain itu, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik prastis.&nbsp; Kemudian, ada juga surat edaran mengenai profesionalisme hingga netralitas yang diatur melalui telegram rahasia (TR) dan telah disampaikan kepada jajaran anggota Polri.&nbsp; Menurutnya, Putusan MK 136/2024 adalah norma baru yang langsung efektif berlaku&nbsp; semenyara TR netralitas anggota Polri yang sudah dibuat terlebih dahulu, masih berlaku.&nbsp; TR netralitas Anggota Polri dalam Pilkada 2024 bernomor: ST/1899/VIII/WAS/2024 berisi larangan-larangan untuk berprilaku tidak netral dalam tahapan Pilkada 2024 dan akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp; "Artinya jika ditemukan anggota Polri tidak netral maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.&nbsp; Pihaknya pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah dalam proses Pilkada 2024 ini, serta tetap memelihara dan menjaga persatuan, kesatuan bangsa.&nbsp; Trunoyudo menjelaskan bahwa ada lima imbauan Polri kepada masyarakat dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang bakal digelar pada Rabu 27 November 2024.&nbsp; Pertama, seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusifitas. Mulai dari menjelang pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Serentak 2024-2025 hingga terpilihnya kepemimpinan daerah seluruh Indonesia melalui Pilkada serentak yang jujur, aman, damai dan bermartabat.&nbsp; Kedua, polisi mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yg telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat. Namun, tetap dalam semangat kekeluargaan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam Frame Negara Kesatuan Republik Indonesia.&nbsp; Ketiga, mengajak kepada seluruh masyarakat bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan. Keempat, mengucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024.&nbsp; "Kelima, nemastikan kembali bahwa Polri bersama TNI, siap menjaga keamanan proses Pilkada serentak 2024-2025 di seluruh Indonesia hingga tuntas," ujarnya. &nbsp;

Respon Putusan MK, Polri Bakal Tindak Tegas Jika Ada Anggota Tak Netral di Pilkada 2024!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi