Melindungi Negara dari Ancaman Korea Utara, Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Seoul, REQNews.com -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol, Selasa 3 Desemer, mengumumkan darurat militer dalam pidato larut malam yang disiarkan langsung televisi nasional.

"Saya mengumumkan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara (Korut) dan membasmi pasukan anti-negara yang pro-Pyeongyaang yang mengancam kebebasan dan kebahagiaan, serta untuk melindungi ketertiban konstitusional yang bebas," kata Presiden Yoon.

Menurut Presiden Yoon, pemerintah Korsel tak punya pilihan selain menggunakan darurat militer. Ia juga mengatakan partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer untuk membawa negara ke dalam krisis.

Ia menuduh Partai Demokrat, yang beroposisi, melakukan kegiatan anti-negara yang melumpuhkan administrasi pemerintahan.

Presiden Yoon tidak secara spesifik mengemukan tindakan yang akan diambil. Yonhap, kantor berita Korsel, memberitakan pintu masuk gedung parlemen diblokir, dan pejabat militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang.

Di bawah darurat militer, semua staf medis -- termasuk dokter magang -- harus kembali bekerja dalam 48 jam. Semua media akan berada di bawah kendali komando darurat militer. Mereka yang melanggar akan ditangkap tanpa surat perintah.

Ini kali pertama sejak 1980 Korsel memberlakukan darurat militer.

Terkunci dalam Benturan

Presiden Yoon mengutip mosi Partai Demokrat, pemilik kursi mayoritas di parlemen, untuk memakzulkan beberapa jaksa tinggi dan menolak anggaran yang diusulkan pemerintah.

Partai Kekuatan Rakyat, kelompok konservatif yang berkuasa, terkunci dalam perseteruan dengan Partai Demokrat mengenai RUU anggaran tahun depan.

Presiden Yoon juga menolak seruan penyelidikan independen atas skandal yang melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang menuai teguran keras lawan-lawan politiknya.

Menurut Presiden Yoon, oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menajga keamanan publik.

Pengumuman Presiden Yoon menggemparkan Korsel, karena negara ini punya sejarah dikendalikan pemimpin otoriter. Korsel mulai dianggap demokratis sejak 1980-an.

Gedung Putih belum menanggapi situasi Korsel. Bagi Washington, situasi politik Korsel harus terus dipantau karena 28 ribu pasukan AS masih bercokol di Panmunjom untuk menjaga negara itu dari serangan Korea Utara.