JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga saksi dugaan korupsi pada Senin 9 Desember 2024.&nbsp;&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.&nbsp;&nbsp; "Adapun ketiga orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka PB (Prasetyo Boeditjahjono)," kata Harli dalam keterangannya pada Selasa 10 Desember 2024.&nbsp; Mereka yang diperiksa yaitu ada ABR selaku Direktur PT Agung Kusuma, HD selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan tahun 2016 dan MSA selaku Direktur PT Nusantara Lima.&nbsp; Namun, Harli belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi pemberkasan.&nbsp;&nbsp; "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.&nbsp;&nbsp; Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono sebagai tersangka pada Minggu 3 November 2024.&nbsp;&nbsp; Sebelummya, dalam kasus ini nama Prasetyo Boeditjahjono disebut dalam dakwaan empat terdakwa. Pada dakwaan tersebut, terungkap peranan dan penerimaan uang oleh Prasetyo.&nbsp; &nbsp; Empat terdakwa itu adalah Nur Setiawan Sidik selaku mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa selaku Kepala BTP Sumbagut dan Kuasa Pengguna Anggaran periode Juli 2017-Juli 2018.&nbsp; &nbsp; Lalu, Arista Gunawan selaku team leader tenaga ahli PT Dardela Yasa Guna, serta Freddy Gondowardojo selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Bersama.&nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu, Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.&nbsp; &nbsp; Sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.&nbsp;

Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Diperiksa Jadi Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA Medan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi