JAKARTA, REQnews - Menteri&nbsp; Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Kamilov Sagala menilai bahwa kebijakan tersebut sangat rawan. Karena menurutnya, narapidana usia produktif, biasanya didominasi oleh tindak pidana narkoba.&nbsp; "Nah ini sangat rawan ya, artinya banyak narapidana yang usia produktif itu kalau kita urut adalah kejahatan-kejahatan seperti narkoba dan kejahatan-kejahatan yang pada umumnya," kata Kamilov dalam keterangannya kepada REQnews.com pada Minggu 22 Desember 2024.&nbsp; Ia pun menilai jika ada beberapa program-program yang dijalankan oleh Yusril yang harus diluruskan, agar tak bertabrakan dengan penegakan hukum di masa depan. Salah satu contohnya pemulangan terpidana narkoba Mary Jane, yang telah diputus hukuman mati oleh hakim di pengadilan.&nbsp; "Sidah di sepakati bersalah dan memang ada hukuman mati itu ditegakkan gitu, tidak pandang bulu siapapun dia, warga mana. Agar siapapun dia terjadi di satu negara yang hukum menjadi panglima dalam penegakan hukumnya, ya harus tegak setegak-tegaknya gitu walaupun langit runtuh gitu," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, Kamilov pun khawatir jika program komponen cadangan pada prinsipnya adalah orang-orang yang mempunyai jiwa semangat nasionalisme tinggi, namun cacat secara perilaku di mata hukum karena terjerat kejahatan.&nbsp; "Mereka kan usianya memang betul usia yang siap menghadapi apapun ya, kalau misalnya dalam keadaan negara darurat memang mereka harus siap bela negara. Tapi apakah logis? logikanya masuk gak seorang narapidana yang cacat dalam sisi perilakunya bisa dibina untuk jadi komcat ini," kata dia.&nbsp; "Banyak hal dari sisi psikologisnya, dari sisi kemampuan otaknya dan segala macam yang kena zat adiktif, kena narkoba itu gimana gitu," tambahnya.&nbsp; Jika hanya sekedar untuk mengurangi kapasitas di penjara, Kamilov mengatakan bahwa seharusnya pemerintah melihat dari yang sisi berbeda untuk penanganan dari sisi lembaga pemasyarakatannya itu sendiri.&nbsp; Sehingga menurutnya, pemerintah harus mencari solusi mengenai akar permasalahan dari banyaknya kasus kejahatan di Indonesia. Mulai dari faktor keluarga, pendidikan, lingkungan hingga faktor ekonomi masyarakat.&nbsp; "Nah lingkungan-lingkungan ini enggak dijadikan perhatian gitu, ujung-ujungnya timbulah kerawanan dalam sisi kriminal. Kriminal ini kalau tidak dari akar rumput dibenahi, dibereskan ya hanya berulang-ulang, karena itu sering napi-napi itu masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi ya kenapa? kondisi real di masyarakatnya, ekonominya dan segala macam belum selesai," kata Kamilov.&nbsp; Ia pun heran dengan pola pikir dari Yusril yang mewajibkan mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti presiden.&nbsp; "Saya khawatir kalau Pak Menko ini enggak diberikan warning, peringatan oleh masyarakat karena kebijakan-kebijakan dia ini banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya offside gitu," katanya.&nbsp; Karena menurutnya, untuk mengurangi over capacity, di lapas telah ada program pembinaan yang dijalankan agar para napi bisa produktif dan setelah keluar bisa bekerja atau membuka lapangan kerja.&nbsp; "Nah apakah sudah jalan ini? Kelihatannya belum jalan di lapas itu belum jalan, kenapa? banyak yang keahlian mereka misalnya bertukang, bertani, berternak itu pada kenyataannya setelah keluar dari sana enggak jalan," kata dia.&nbsp; "Kenapa? Enggak ada dukungan dari pemerintah, jadi ya percuma juga itu. Jadi memang tidak tuntas ya program yang dibuat itu dari A sampai Z ini enggak tuntas," tambahnya.&nbsp; Jika program tersebut tidak berjalan karena dianggap kekurangan dana, menurutnya pemerintah tidak tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan over capacity di lapas.&nbsp; "Tidak tahu bagaimana pembinaan napi-napi ini supaya jadi orang-orang setelah keluar dari lapas itu menjadi pelopor-pelopor untuk mendapatkan perekonomian mereka, perekonomian pribadi dia dan masyarakat berkembang," lanjutnya.&nbsp; Sehingga menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut bukan dengan cara mewajibkan setiap napi usia produktif untuk mengikuti program komcad agar mendapat amnesti.&nbsp; "Jadi bukan caranya mereka masuk komcat dapat amnesti dilepas nanti muncul lagi kejahatannya, nanti over capacity lagi. Jadi ini solusi-solusi pendek yang gak ada jaminannya, ini yang saya khawatir gitu," ujarnya.

Soroti Komcad Jadi Syarat Amnesti, Pengamat: Sangat Rawan, Banyak Napi Usia Produktif Karena Narkoba

Berita Terkait

Berita Rekomendasi