JAKARTA, REQnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan tiga mantan hakim terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus).&nbsp; Pelimpahan dilaksanakan oleh JPU pada Direktora Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) pada Senin 16 Desember 2024.&nbsp; "Adapun pelimpahan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pada Selasa 17 Desember 2024.&nbsp; Selanjutnya, Harli mengatakan bahwa selanjutnya JPU akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap ketiga terdakwa.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa kasus posisi ketiga terdakwa yakni terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul diduga menerima suap sejumlah 140.000 Dollar Singapura dari Lisa Rachmat yang merupakan pengacara Gregorius Ronald Tannur.&nbsp; "Suap tersebut didistribusikan melalui beberapa tahap, termasuk amplop berisi uang di Bandara Ahmad Yani Semarang dan pembagian uang di ruang hakim," kata dia.&nbsp; Harli menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk mempengaruhi putusan bebas terhadap terdakwa.&nbsp; Lalu, ia menyebut bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 telah dilakukan penggeledahan terkait dengan tersangka Lisa Rahmat (LR) di rumah terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.&nbsp; "Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan adanya sejumlah uang dalam bentuk Rupiah maupun Uang Asing yang diduga merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap atas perkara Gregorius Ronald Tannur," ujarnya.&nbsp; Untuk diketahui, ketiga Terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal dakwaan Primair Pasal 12 huruf c jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi&nbsp; jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair Pasal 12 B Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Segera Diadili, JPU Limpahkan Berkas 3 Hakim Terdakwa Suap Vonis Bebas Ronald Tannur ke PN Tipikor Jakpus!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi