JAKARTA, REQnews - Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat ini tinggal menunggu jadwal persidangan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur.&nbsp; Diketahui, JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) sebelumnya telah menyerahkan berkas perkara tiga terdakwa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin 16 Desember 2024.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa tiga terdakwa tersebut atas nama terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.&nbsp; "Tim JPU selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap ketiga terdakwa," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya pada Selasa 17 Desember 2024. Harli menjelaskan bahwa kasus posisi terhadap ketiga terdakwa yaitu terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul diduga menerima suap sejumlah 140.000 Dollar Singapura dari Lisa Rachmat yang merupakan pengacara Gregorius Ronald Tannur.&nbsp; "Suap tersebut didistribusikan melalui beberapa tahap, termasuk amplop berisi uang di Bandara Ahmad Yani Semarang dan pembagian uang di ruang hakim. Dana tersebut digunakan untuk mempengaruhi putusan bebas terhadap terdakwa," kata dia.&nbsp; Lalu, pada tanggal 23 Oktober 2024 telah dilakukan penggeledahan yang ada kaitannya dengan tersangka LR yaitu di rumah terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.&nbsp; Kemudian, ia menyebut bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan adanya sejumlah uang dalam bentuk Rupiah maupun Uang Asing yang diduga merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap atas perkara Gregorius Ronald Tannur.&nbsp; Atas perbuatannya itu, ketiga terdakwa tersebut didakwa Primair Pasal 12 huruf c jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi&nbsp; jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair Pasal 12 B Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Subsidiair Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU Tunggu Jadwal Sidang Tiga Hakim Terdakwa Dugaan Suap Vonis Bebas Ronald Tannur!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi