Kampanye Melawan Korupsi Presiden Xi Jinping Cetak Rekor, 56 Pejabat Terjerat

Beijing, REQNews.com -- Kampanye melawan korupsi Presiden Xi Jinping mencetak rekor, dengan 56 kader senior Partai Komunis Tingkok pejabat tinggi terjerat sepanjang tahun 2024.

South China Morning Post (SCMP) melaporkan terjadi kenaikan 25 persen dibanding tahun 2023, ketika 45 pejabat inggi menjadi sasaran penyelidikan korupsi oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi (CCDI).

Menurut SCMP, kasus korupsi yang melibatkan organ partai dan pejabat kementerian meningkat dua kali lipat. Ada pula peningkatan kasus korupsi di industri penerbangan dan pertahanan. Penurunan terjadi di sektor keuangan.

Deng Yuwen, mantan wakil editor surat kabar Study Times, mengatakan jaring antikorupsi dilebarkan sedangkan mata jaringnya semakin mengecil. "Akibatnya, lebih banyak yang tertangkap dan sedikit yang lolos," katanya.

Semua 'harimau' -- istilah CCDI untuk menyebut pejabat tingkat aas yang terlibat korupsi -- berasal dari kumpulan kader yang dikelola secara terpusat. Artinya, kader itu berada di tingkat wakil menteri dan di atasnya.

Hanya sedikit pejabat yang menduduki peringkat lebih rendah, tapi memegang posisi kunci di sektor penting, yang tertangkap.

Dari 56 pejabat yang tertangkap terdapat Wu unrong, kepala badan penasehat politik propinsi dari Shanxi. Ia berusia 61 tahun.

CCDI mengatakan Wu diselidiki atas dugaan melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum -- eufemisme untuk korupsi. Wu adalah bos partai di Hefei, ibu kota Propinsi Anhui, tahun 2011. Ia menjadi wakil ketua partai di Chongqing satu dekade kemudian.

Sabanyak 12 dari 56 yang ditangkap adalah pemegang jabatan di Partai Komunis Cina dan lembaga negara. Jadi, jumlah pejabat partai yang terlibat meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Beberapa pejabat terkemuka yang diselidiki adalah mantan menteri kehakiman Tang Yijun, mantan menteri pertanian Tang Rengjian, dan kepala badan olahraga nasional Gou Zhongwen.

Selain menghadapi tuduhan korupsi, ketiganya gagal melaksanakan instruksi pemimpin partai dan ketidaksetiaan politik. Mereka menunggu persidangan setelah dicopot dari jabatan publik.