Donald Trump Pertimbangkan Selamatkan TikTok

Washington, REQNews.com -- Donald Trump, presiden terpilih AS, mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah eksekutif guna menunda penegakan hukum yang mewajibkan penjualan atau penutupan TikTok.

The Washington Post memberitakan Trump telah memikirkan cara menyelamatkan TikTok dengan memperpanjang batas waktu kepatuhan hukum selama 60 sampai 90 hari, yang memungkinkan negoasiasi berlanjut.

Peraturan UU saat ini, yang disahkan Kongres dan ditangani Presiden Joe Biden, mengharuskan ByteDance -- perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok -- menarik diri dari operasionalnya di AS paling lambat 19 Januari 2025. Kegagalan untuk mematuhinya akan mengakibatkan TikTok dihapus dari toko aplikasi AS adn kehilangan akses ke infrastruktur penting. Artinya, TikTok secara efektif menghentikan operasinya.

TikTok telah menyusun rencana untuk menghentikan layanan bagi 170 juta pengguna AS pada hari Minggu. Menurut orang dalam di TikTok, aplikasi itu akan menyambut pengguna AS dengan pesan pop-up yang menjelaskan larangan dan menyediakan opsi untuk mengunduh data mereka. Langkah ini akan melampaui persyaratan hukum, yang mengizinkan pengguna terus menggunakan aplikasi itu tanpa unduhan baru.

Mahkamah Agung AS belum mengeluarkan putusan atas banding TikTok. Selama argumen lisan baru-baru ini, para hakim tampaknya memprioritaskan masalah keamanan nasional dari implikasi potensial terhadap kebebasan berbicara.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump berusaha melarang TikTok dengan alasan risiko keamanan nasional karena aplikasi ini milik orang Cina. Namun slama masa kampanya untuk mengalahkan Joe Biden, Trump berubah pikiran dengan mengatakan; "Bagi semua orang yang ingin menyelamatkan TikTok di AS, pilih Trump. Pihak lain akan menutupnya, tapi saya menjadi bintang besar di TikTok.

Desember 2024, Trump dikabarkan bertemu CEO TikTok Shou Zi Chew di resor Mar-a-Lago, Florida. Pertemuan itu mengindikasikan perubahan pendirian Trump soal TikTok. Tim hukum Trump juga meminta Mahkamah Agung menghentikan penerapan larangan itu, dengan alasan ingin mendapatkan waktu tambahan untuk mencari solusi politik.