JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku siap untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan.&nbsp; “Arahan Bapak Presiden tentu harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan APH sesuai kewenangan masing-masing,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangannya dikutip pada Minggu 26 Januari 2025.&nbsp; Menurutnya, Kejagung Bakal menindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, baik dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) maupun tindak pidana umum (pidum).&nbsp; “Sesuai kewenangan kami sebagai penyidik tindak pidana korupsi maka hal tersebut ditindaklanjuti dalam hal adanya indikasi terjadinya dugaan tipikor,” kata dia.&nbsp; “Jika peristiwa hukum yg terjadi terkait dengan tindak pidana umum maka ditindaklanjuti sesuai kewenangan sebagai Penuntut Umum,” ujarnya.&nbsp; Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan akan menindak perusahaan-perusahaan nakal yang melakukan pelanggaran aturan pertanahan dan hutan.&nbsp; Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2025.&nbsp; "Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan," kata Prabowo.&nbsp; Ia menegaskan bahwa para perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan, dan tak ada perlakuan khusus.&nbsp; "Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," katanya.&nbsp; Ia juga mengancam mencabut izin perusahaan-perusahaan yang nakal, terlebih jika yang dilanggar oleh perusahaan tersebut merupakan hutan lindung.&nbsp; "Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajibannya dan tidak melakukan ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan," ujarnya.

Siap Jalankan Arahan Presiden, Kejagung Bakal Tindak Tegas Perusahaan yang Langgar Aturan Hutan-Pertanahan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi