Data Kejaksaan RI Diduga Bocor, Pengamat Minta Kejagung Verifikasi dan Identifikasi Dampaknya

JAKARTA, REQnews - Viral di media sosial mengenai adanya dugaan kebocoran data milik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu diungkap oleh seorang anonymous Rusia dan diunggah oleh akun Instagram @unrooter.id. 

"Kami anonymous Russia ingin mengonfirmasikan bahwa telah terjadi kebocoran data dari Kejaksaan Agung," kata orang dalam video tersebut, dikutip pada Rabu 29 Januari 2025. 

Ia mengatakan bahwa sebagian besar data tersebut merupakan informasi sensitif yang berpotensi menjadi ancaman untuk Indonesia. 

"Data yang bocor mencakup dokumen penting, termasuk informasi pribadi dan data terkait proses hukum," katanya. 

Ia pun mendorong semua pihak terkait yang mungkin terdampak untuk segera meningkatkan langkah-langkah keamanan data pribadi. 

"Keamanan data adalah tanggungjawab negara anda, kami hanya memberikan informasi saja, tidak untuk membantu," ujarnya. 

Principal dari Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN), Tuhu Nugraha meminta bahwa dalam situasi ini Kejaksaan harus melakukan verifikasi apakah kebocoran data memang benar terjadi. Kejagung juga diminta untuk mengidentifikasi mengenai sejauh mana dampak dari kebocoran data tersebut. 

"Langkah pertama yang harus dilakukan adalah verifikasi dan transparansi. Lembaga terkait perlu segera mengonfirmasi apakah benar terjadi kebocoran data serta mengidentifikasi sejauh mana dampaknya terhadap keamanan informasi dan individu yang terdampak," kata Tuhu kepada REQnews.com, Rabu 29 Januari 2025. 

Menurutnya, jika kebocoran data benar-benar terjadi, maka mitigasi dan kompensasi menjadi prioritas berikutnya. Lalu, kata dia, langkah cepat yang harus diambil untuk melindungi data yang masih bisa diamankan yaitu dengan menutup celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. 

"Serta memberikan solusi kepada pihak yang terdampak agar risiko lebih lanjut dapat diminimalkan," katanya. 

Menurutnya, ke depan peningkatan kapasitas keamanan siber harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah Indonesia. Karena menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan sistem keamanan siber dengan berinvestasi dalam pengembangan SDM yang kompeten. 

"Meningkatkan infrastruktur teknologi yang lebih tangguh, serta memperkuat regulasi keamanan data agar sesuai dengan standar internasional," lanjutnya. 

Selain itu, Tuhu mengatakan bahwa kolaborasi dengan sektor industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keamanan digital yang lebih kokoh dan siap menghadapi ancaman siber di masa depan. 

Ia mengatakan bahwa seamanan siber adalah tantangan global, dan berbagai lembaga termasuk di Indonesia masih menghadapi risiko kebocoran data. 

Apalagi, Tuhu menyebut bahwa dalam beberapa tahun ke belakang Indonesia banyak menerima informasi kebocoran data, termasuk di PDN (Pusat Data Nasional). 

Namun, ia mengatakan yang lebih penting adalah bagaimana kesiapan mitigasi dan respons terhadap insiden. Tuhu menyebut bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, terus meningkatkan kapabilitas siber mereka, tetapi ancaman juga semakin kompleks. 

"Terutama dengan kemunculan AI dan serangan berbasis ransomware. Kita perlu lebih serius dalam menangani isu ini, termasuk tata kelola data," tambahnya. 

Ia menyebut jika peningkatan keamanan siber harus dilakukan melalui pendekatan holistik, yaitu dengan regulasi yang kuat, investasi dalam teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi. 

"Jika benar ada kebocoran data, ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem keamanan siber dan menyesuaikan kebijakan dengan standar global, seperti ISO 27001 atau NIST Cybersecurity Framework," ujarnya. 

Sementara itu, hingga saat ini tim REQnews.com masih mencoba menghubungi Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung untuk mengonfirmasi adanya dugaan kebocoran data tersebut.