Eks Direktur Operasional PT Timah dan 2 Lainnya Diperiksa Jadi Saksi Dugaan Korupsi!

JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan korupsi timah pada Selasa 4 Februari 2025.        

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan mereka adalah PRW selaku Direktur Niaga Manager tahun 2019 dan Direktur Operasional tahun 2022 PT Timah Tbk. 

"Lalu, DH selaku Karyawan PT Timah Tbk Staf Asisten Vice President Divisi SDM sejak 1 November 2023, sebelumnya Kepala Bidang Perizinan dan Pelaporan (P2P) PT Timah Tbk 2017-2019 dan HR selaku Karyawan BUMN di PT Timah Tbk," kata Harli dalam keterangannya pada Rabu 5 Februari 2025. 

Ia menyebut bahwa pemeriksaan saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 atas nama Tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk. 

Meskipun demikian, Harli tak menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi pemberkasan kasus tersebut.        

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.        

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.         

Lima korporasi tersebut yaitu ada PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN) dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).         

Penyidik Jampidsus Kejagung juga telah memutuskan pembebanan uang kerugian negara kepada lima tersangka korporasi tersebut.         

Rinciannya yaitu dengan kerugian lingkungan hidup Rp271 triliun harus ditanggung PT RBT sebesar Rp38 triliun, PT SB Rp23 triliun, PT SIP Rp24 triliun, PT TIN Rp23 triliun, dan PT VIP Rp42 triliun dengan jumlah total sekitar Rp152 triliun.   

Sementara itu, pihak yang harus bertanggung jawab atas sisa kerugian kerusakan lingkungan hidup sebesar Rp119 triliun masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).