JAKARTA, REQnews - Penyidik Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri membongkar kasus gudang pengelolaan timah ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak 2023.&nbsp; Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud, Kombes Pol Donny Charles Go menyebut bahwa gudang gudang milik CV Galena Alam Raya Utama (GARU) telah merugikan negara hingga Rp10 miliar lebih.&nbsp; "Potensi kerugian negara dengan aktivitas yang mereka lakukan ini sebesar Rp10.038.000.000," kata Donny di Gedung Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Kamis 6 Februari 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa gudang tersebut dikelola oleh warga negara asal Korea Selatan (Korsel) berinisial J yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur CV Galena Alam Raya Utama (GARU) inisial AF.&nbsp; "Satu yang kita tetapkan statusnya sebagai tersangka inisialnya Mr J, peranannya sebagai kepala operasional mempunyai modal. Kemudian mengepalai operasional di gudang (pengelolaan timah ilegal di Bekasi)," kata Donny.&nbsp; "Kemudian kita tidak cukup sampai di situ kita terus kembangkan kepada direktur perusahaan CV tadi ya, kemudian kita lakukan pengembangan akhirnya direktur dari CV dengan inisial AF berhasil kita amankan juga. Sehingga sampai saat ini sudah 2 orang tersangka dan sudah kita lakukan penahanan," lanjutnya.&nbsp; Diketahui, polisi mengungkap kasus tersebut pada 16 Januari 2025 lalu sekitar pukul 16.00 WIB. Donny menyebut jika CV. GARU beroperasi secara diam-diam di sebuah gudang tertutup di Jalan Lurah Namat, Bekasi, Jawa Barat.     Dalam kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti dari gudang tempat pemurnian pasir timah menjadi timah batangan.&nbsp; Seperti 207 batang balok timah, yang masing-masing batang logam seberat 23-26 kg dengan total berat 5,81 ton. Nilai 207 batang timah itu Rp1,7 miliar.     Selain itu, disita pula dua toples bening berisi pasir timah, dan alat SRF senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengukur kadar logam, 23 cetakan timah, seperangkat alat CCTV, satu bundel surat jalan, dan 3 handphone.&nbsp; Para tersangka dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Beroperasi Sejak 2023, Pengelolaan Timah Ilegal di Bekasi Rugikan Negara Rp10 Miliar!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi