JAKARTA, REQnews - Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Politikus PDIP, Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar) di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada Senin 17 Februari 2025.&nbsp; Wakil Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Wakakortas Tipidkor), Brigjen Arief Adiharsa mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB.&nbsp; "Sementara belum ada perubahan, menurut hasil komunikasi dengan penyidik, beliau janji akan hadir sekira pukul 10," kata Arief saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 17 Februari 2025.&nbsp; Sebelumnya, penyidik telah memanggil Prasetyo pada Senin 10 Februari 2025, namum meminta penjadwalan ulang pada Senin 17 Februari 2025.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri Irjen Cahyono Wibowo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap seorang saksi dalam kasus tersebut.&nbsp; "Ini ada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi. Itu saudara Prasetyo dan kita akan minta keterangannya," kata Cahyono di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari 2025.&nbsp; Ia menyebut bahwa pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPRD DKI Jakarta itu dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena, nama Prasetyo Edi sebelumnya sempat disebut oleh saksi dalam perkara tersebut.&nbsp; "Karena yang bersangkutan disebutin oleh salah satu yang statusnya masih saksi saat ini terkait dengan masalah proses pengadaan tanah tersebut gitu ya. Nah nanti hasil koordinasi itu penyidik kami bahwa yang beliau itu akan hadir di hari Senin minggu depan," kata Cahyono.&nbsp; Hingga kini kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut tak kunjung rampung. Cahyono menyebut bahwa ada hal yang membuat penyidikan berjalan lambat, salah satunya proses hukum gugatan praperadilan yang dilakukan tersangka Rudy Hartono Iskandar.&nbsp; “Nah belum tuntas itu pertama kami itu terkendala dengan adanya putusan prapid. Jadi kasus itu prapid dua kali. Putusan pertama itu sebagian dikabulkan. Kemudian putusan prapid yang kedua itu dibatalkan penyidikannya," kata dia.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa pihaknya pun meningkatkan lagi penyidikan peristiwa hukum tindak pidana suap, usai gugatan praperadilan Rudy Hartono ditolak.&nbsp; "Nah penyuapan inilah yang kemarin di prapid, namun putusan hasil prapid itu no. Tidak diterima lah,” ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengukuran dan penjualan tanah untuk pembangunan rumah susun di Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat yang berpotensi rugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.&nbsp; Pengembangan dilakukan setelah ditemukan dua alat bukti baru dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.&nbsp; Kasus ini juga turut melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2015 dengan melibatkan suap kepada penyelenggara negara.&nbsp; Adapun dua orang telah ditetapkan tersangka yaitu ada Sukmana selaku mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Rudy Hartono Iskandar yang merupakan terdakwa kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur (Jaktim).&nbsp; Keduanya diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta tahun anggaran 2015.&nbsp; &nbsp;

Polri Periksa Politikus PDIP Prasetyo Edi Jadi Saksi Dugaan Korupsi Lahan Cengkareng Hari Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi