JAKARTA, REQnews - Penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang saksi dugaan korupsi pada Selasa 18 Februari 2025.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.&nbsp; &nbsp; "Adapun saksi yang diperiksa berinisial DG selaku Kepala Seksi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Medan Tahun 2015/PPK Wilayah Sumatera Utara BTP Medan Tahun 2015," kata Harli dalam keterangannya pada Rabu 19 Februari 2025.&nbsp; Harli mengatakan bahwa saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka PB (Prasetyo Boeditjahjono).&nbsp; Namun, Harli belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan terhadap saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi pemberkasan.&nbsp; &nbsp; "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.&nbsp; &nbsp; Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Prasetyo Boeditjahjono sebagai tersangka pada Minggu 3 November 2024.&nbsp; &nbsp; Sebelummya, dalam kasus ini nama Prasetyo Boeditjahjono disebut dalam dakwaan empat terdakwa. Pada dakwaan tersebut, terungkap peranan dan penerimaan uang oleh Prasetyo.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Empat terdakwa itu adalah Nur Setiawan Sidik selaku mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa selaku Kepala BTP Sumbagut dan Kuasa Pengguna Anggaran periode Juli 2017-Juli 2018.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Lalu, Arista Gunawan selaku team leader tenaga ahli PT Dardela Yasa Guna, serta Freddy Gondowardojo selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Bersama.&nbsp; &nbsp; Atas perbuatannya itu, Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.&nbsp;

Eks Kasi Prasarana BTP Medan Diperiksa Jadi Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta

Berita Terkait

Berita Rekomendasi