KALIMANTAN UTARA, REQnews &nbsp;- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penggeledahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.&nbsp; Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati) Kaltara, Nurhadi Puspandoyo mengatakan kasus tersebut berawal adanya laporan dari masyarakat.&nbsp; Laporan tersebut terkait pembangunan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara di Jalan Rajawali, Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara yang dibangum dalam tiga tahap yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023.&nbsp; Setelah adanya laporan dari masyarakat, pihaknya kemudian melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan penyelidikan mengenai adanya dugaan korupsi.&nbsp; “Setelah kami tindaklanjuti sesuai SOP (standar operasional prosedur), yaitu melakukan penyelidikan," kata Nurhadi dalam konferensi pers di Tanjung Selor pada Rabu 19 Februari 2025.&nbsp; "Di situ kami temukan ada bukti awal, sehingga kami dari tim bersepakat untuk meningkatkan ke tingkat penyidikan,” katanya.&nbsp; Dalam melaksanakan penyidikan kasus tersebut, pihaknya telah mendapat sprin dari Kepala Kejati Kaltara yang diperkuat dengan izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.&nbsp; “Inilah yang kami tindaklanjuti dengan menyasar kantor DPUPR-Perkim Kaltara untuk melakukan penggeledahan,” kata dia.&nbsp; Ia menyebut bahwa ruangan yang digeledab yaitu ada ruang kepala dinas (kadis) dan menemukan adanya dokumen terkait pembangunan gedung BPSDM Kaltara.&nbsp; “Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke ruang PPK dengan inisial RA, itu juga sudah kami temukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan semuanya kami bawa,” ujarnya.&nbsp; Dalam penggeledahan tersebut, pihaknya menyita barang bukti yang nantinya akan digunakan sebagai bukti untuk memperkuat penyidikan.

Usut Dugaan Korupsi Gedung BPSDM, Kejati Kaltara Geledah Kantor Dinas PUPR Perkim Kaltara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi