JAKARTA, REQNews&nbsp; - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/82801/tanggapi-pernyataan-prabowo-mahfud-md-tegaskan-hukum-indonesia-tak-kenal-pengampunan-koruptor">Mahfud MD</a> menyoroti soal &nbsp;rencana penambahan kewenangan bagi Jaksa melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan.Adapun yang disoroti Mahfud MD yakni perihal perlunya izin<a href="https://www.reqnews.com/read/news/84052/jaksa-agung-komitmen-perkuat-pengawasan-dan-penegakan-hukum-perizinan-di-daerah"> Jaksa Agung</a> sebelum memeriksa Jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana."Ada ide bahwa katanya kalau jaksa terlibat dalam tindak pidana tidak boleh langsung diperiksa polisi, harus izin Jaksa Agung. Tidak boleh begitu," ujar Mahfud MD dikutip dari Podcast Terus Terang, Kamis 20 Februari 2025.Mahfud MD mengaku khawatir adanya penambahan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/80227/jampidsus-gelar-fgd-bahas-optimalisasi-prosedur-pemulihan-kerugian-negara-hingga-kewenangan-sita-eksekusi">kewenangan </a>itu justru akan membuat Jaksa semakin kebal hukum dan menjadi celah perlindungan bagi anggota bermasalah.Mahfud menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap institusi penegakan hukum manapun.Mahfud mencontohkan apabila ada anggota polisi yang diduga terlibat korupsi maka bisa langsung ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan.Oleh karenanya, ia menilai hal serupa seharusnya juga bisa diterapkan bagi para Jaksa yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Khususnya dalam kasus tindak pidana umum yang hanya bisa diusut oleh kepolisian."Kalau salah ya harus proses oleh polisi. Kalau kesalahannya tindak pidana umum harus polisi," tuturnya.Menurut Mahfud perlunya izin Jaksa Agung merupakan kebijakan yang berlebihan."Enggak usah minta izin Jaksa Agung, itu berlebihan. Sementara kita kejaksaan belum melihat ada jaminan bahwa itu akan baik ke depannya," ujarnya.Mahfud menilai hubungan dan kewenangan antara aparat penegak hukum saat ini telah berjalan dengan baik. Oleh karenanya, ia menolak penambahan atau pengambil alihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lainnya.Ia khawatir apabila hal itu terwujud akan menyebabkan hubungan antar lembaga hukum menjadi tidak proporsional.&nbsp;

Perlu Izin Jaksa Agung Ketika Memeriksa Jaksa, Begini Kritik Mahfud MD Terkait RUU Kejaksaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi