JAKARTA, REQNews - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/66258/pengadilan-tipikor-jakarta-hari-ini-gelar-sidang-perdana-3-terdakwa-korupsi-bts-4g-bakti">Tipikor</a>) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Zarof Ricar.<a href="https://www.reqnews.com/read/news/81374/gandeng-ppatk-kejagung-usut-dugaan-keluarga-sembunyikan-aset-zarof-rica">Zarof Ricar</a> merupakan mantan pejabat <a href="https://www.reqnews.com/read/news/84209/sidang-razman-vs-hotman-ricuh-ini-sikap-mahkamah-agung">Mahkamah Agung</a> (MA) yang tersandung kasus dugaan suap dan gratifikasi atas kasus Ronnald Tannu, tersangka pembunuhan terhadap DSA.Sidang yang dipimpin Rosihan Juhriah Rangkuti sebagai Hakim Ketua menyatakan keberatan Zarof, yang diungkapkan melalui tim penasihat hukumnya, tidak berdasarkan hukum.“Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” ujar Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 24 Fwbruari 2025.Untuk itu, Hakim Ketua memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Hakim Ketua mengungkapkan keberatan penasihat hukum Zarof pada pokoknya menyatakan bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum, perkara yang diuraikan bukan merupakan kasus korupsi, melainkan pidana umum.Dengan demikian, penasihat hukum Zarof menilai penegakan hukum tersebut seharusnya menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan pengadilan tipikor.Diketahui, atas perbuatannya, Zarof disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.&nbsp;

Majelis Hakim Tolak Keberatan Zarof Ricar Mantan Pejabat MA Terkait Kasus Ronald Tannur

Berita Terkait

Berita Rekomendasi