JAKARTA, REQNews - Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) <a href="https://www.reqnews.com/read/news/1452/hari-ini-presiden-kspi-said-iqbal-jadi-saksi-sidang-ratna-sarumpaet">Said Iqbal </a>menuturkan, buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar di <a href="https://www.reqnews.com/read/news/84441/besok-ada-pelantikan-kepala-daerah-ini-rute-rekayasa-lalu-lintas-sekitar-istana-negara">Istana Negara </a>dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Rabu, 5 Maret 2025 mendatang.Aksi ini dilakukan karena pemerintah dinilai gagal mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 10.000 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau <a href="https://www.reqnews.com/read/news/84717/sritex-resmi-tutup-total-dan-phk-massal-karyawan-begini-kata-pimpinannya">Sritex</a>."Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi nasional dengan titik utama di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Senin 3 Maret 2025.Tak hanya di Jakarta, aksi ini juga nantinya bakal digelar di Semarang dengan waktu yang sama."Serta aksi serentak di berbagai wilayah termasuk Semarang pada tanggal 5 Maret 2025," ujarnya.Said Iqbal mengatak &nbsp;Partai Buruh dan KSPI akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Srite yang bertugas menjaga aset perusahaan agar tidak dijual secara sembarangan, memantau keluar-masuk barang, serta mencegah kerugian buruh akibat PHK yang digantikan oleh tenaga outsourcing murah.Buruh menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dalam tragedi ini. Buruh Sritex harus mendapatkan hak-haknya secara penuh, dan permainan kotor di balik kepailitan Sritex harus diungkap."Selama aset belum terjual, upah buruh harus tetap dibayar. Ini soal kepastian dan keadilan," kata Said.KSPI juga menilai bahwa PHK Sritex akibat proses pailit adalah tindakan illegal dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Hal ini sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru No 168/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.Dia menyampaikan PHK massal yang dilakukan Sritex terhadap buruhnya merupakan tindakan illegal.Iqbal mengatakan PHK terhadap ribuan buruh Sritex tidak melalui mekanisme bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, apalagi dilanjutkan ke tahap tripartit bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja.

5 Maret, Buruh bakal Gelar Demo di Istana Negara dan Kemnaker

Berita Terkait

Berita Rekomendasi